Logo Sulselsatu

Rachmat Gobel Sebut Masalah Pupuk Subsidi Sangat Kompleks

Asrul
Asrul

Rabu, 10 Februari 2021 14:53

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Persolan pupuk subsidi tak kunjung selesai. Dari tahun ke tahun persoalan ini selalu menjadi keluhan para petani di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan penanganan terkait masalah klasik tentang pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata.

Seperti diketahui hingga saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga : Sawah Menghijau di Tengah Kekeringan Berkat Pompa Air Konversi LPG

Demikian ditekankan Gobel usai memimpin rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

“Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total,” jelasnya.

“Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian,” ujar Gobel.
Namun juga, ungkap politikus Fraksi Partai NasDem tersebut, juga diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga : Relawan Ganjar Gelar Penyuluhan dan Bagikan Bibit Jagung ke Seribu Petani Gowa

Jadi, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Mengingat, persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN. Tidak hanya itu, sementara persoalan fiskal keuangan dan pupuk subsidi berada dibawah Menteri Keuangan,” tuturnya.

“Selain itu, persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tandas Gobel.

Baca Juga : Roadshow Panen Astra Motor, Siapkan Program Khusus Petani dan Bagi Pupuk Serta Racun Hama Gratis

Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini mengungkapkan DPR RI secara sengaja mengadakan rapat gabungan untuk konsultasi mendiskusikan isu-isu terkini soal masalah-masalah tentang pupuk subsidi.

“Tujuannya, agar kita secara bersama-sama bisa memecahkan persoalan masalah klasik tentang pupuk ini Apalagi, masalah pangan karena ini sudah menyangkut permasalahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” pungkas Gobel.

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...