Tuduhan Radikal Terhadap Din Syamsuddin Disebut Tendensius
SULSELSATU.com – Yayasan Tonggak Indonesia (YTI) menilai upaya pelaporan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dalih radikal merupakan tindakan yang berlebihan dan sangat tendensius.
Sekretaris YTI, Masmulyadi mengatakan itu di Jakarta dalam keterangannya, Minggu (14/22021) setelah mencermati laporan dan tuduhan radikal terhadap Din Syamsuddin.
Menurut Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2006-2008 ini bahwa pihak yang menuduh Din Syamsuddin itu radikal dan kemudian melaporkannya ke KASN adalah tindakan yang gegabah dan mencerminkan ketidak pahamannya dengan pikiran-pikiran Din Syamsuddin.
“Saat ini sedikit-sedikit orang kemudian saling melaporkan, padahal sepele yaitu perbedaan pandangan dan sikap politik. Termasuk pelaporan Pak Din,” terangnya.
Ia menilai, sikap lapor melapor ini semakin menurunkan kualitas demokrasi kita. Semestinya perbedaan pandangan ini biasa saja dalam kehidupan politik dan demokrasi. Penyelesaiannya melalui proses dialog dan saling menyapa.
“Terlalu berlebihan jika kebiasaan saling melapor ini diteruskan dan semakin memperburuk kualitas demokrasi kita. Sebagai orang timur, mestinya yang dikedepankan itu dialog dan saling berkomunikasi, agar persoalannya selesai” ungkap alumni Pascasarjana UGM ini.
Masmulyadi menilai, pihak yang menuduh Din Syamsuddin itu radikal terlalu mengada ada dan tendensius sekali.
“Mungkin mereka belum kenal Pak Din, sehingga menuduhnya radikal karena berbeda pendapat. Pak Din itu tokoh dialog perdamaian antar agama Internasional melalui World Conference on Religions for Peace (WCRP), ditingkat regional Pak Din aktif dalam misi perdamaian di Filipina Selatan sebagai member of International Contact Group for Peace (ICG) dan Rohingnya, Presiden Asia Committee on Religions for Peace (ACRP) serta penggagas Islam Wasathiyah dalam kegiatan konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim dunia dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban,” jelasnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News