Kerja Ekstra, Dewan Minta Satpol PP Diberi Insentif Khusus
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar meminta PJ Walikota Makassar Rudy Djamaluddin menaruh perhatian lebih kepada Satpol PP dalam upaya penanganan Covid-19.
Sebab, dalam menjalankan tugas di lapangan, rupanya Satpol PP tak didukung anggaran lebih.
Selama melakukan penindakan di lapangan, mereka tidak pernah menerima dana dari Pemkot untuk biaya operasi dan resiko melakukan penindakan terbilang tinggi. Selama melaksanakan operasi, sudah ada 112 orang yang terpapar Covid-19.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi mengatakan Pemerintah Kota Makassar sepatutnya perlu menyiapkan insentif khusus bagi Satpol PP Kota Makassar.
“Pemkot harus mengusahakan lewat APBD karena kasihan tenaga Satpol yang bekerja siang malam. Menindaki Covid tapi tanpa insentif,” kata Kasrudi.
Berdasarkan laporan yang ia terima, tak hanya insentif khusus yang tidak ada, melainkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kabarnya belum dibayar selama dua bulan.
“Tapi saya dengar biar gaji saja tidak dibayar, bagaimana mau bayar insentif, sementara gaji saja tidak dibayar. Ini yang utama harusnya Pemkot memikirkan itu. Jangan lagi ditunda tunda gajinya,” ucapnya.
Menurutnya, TPP dan insentif khusus kepada Satpol PP perlu dibedakan di tengah kasus Covid-19 yang masih merebak.
“Harus beda. Seharusnya penanganan Covid-19 maksimal kalau soal TPP dibedakan itu kinerja atas pekerjaan tapi ini terdampak resiko penanganan baru karena Covid-19. Itu TPP tergantung kinerjanya,” terangnya.
Jika tidak direalisasikan secepat mungkin, legislator Gerindra itu mengkhawatirkan berdampak pada kinerja petugas di lapangan.
Sehingga, Pj Walikota Makassar diharapkan agar segera membayar TPP sedini mungkin.
“Jadi Pj Walikota Makassar harus mengupayakan pembayaran gaji satpol PP secepat mungkin agar berkesinambungan dengan penanganan Covid-19,” pungkasnya.
Penulis: Resti Setiawati
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News