Dualisme Demokrat, AHY Vs Moeldoko
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Partai Demokrat terbelah. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko baru saja ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3).
Dengan demikian, terjadi dualisme kepemimpinan. Disis lain, kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan KLB itu ilegal.
“Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” tegas AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021).
AHY juga menegaskan, KLB di Sumut ilegal karena tidak sesuai dengan konstitusi Demokrat, yang diatur dalam AD/ART partai dan disahkan Kemenkumham.
Dalam AD/ART Demokrat, kata AHY, untuk dapat menyelanggarakan KLB syaratnya adalah mendapat persetujuan dari dua per tiga DPD dan setengah DPC Demokrat di seluruh Indonesia. Selain itu, majelis tinggi partai juga wajib menyetujuinya. Namun hal itu tidak dipenuhi dalam KLB Sumut.
“Ketiga klausul tersebut tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal. Faktanya, ketua DPD PD tidak ikut KLB, mereka ada di daerah masing-masing. Para ketua DPC juga yang sah juga mereka di daerah masing-masing pula,” ujarnya.
Sementara itu, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara telah memutuskan menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Moeldoko memang tidak hadir di lokasi KLB Sumut. Lalu pihak penyelenggara KLB menghubungi Moeldoko lewat sambungan telepon.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko sempat bertanya soal keseriusan kader Demokrat yang memilihnya sebagai ketum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
“Saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya atas amanah ini,” kata Moeldoko seperti yang disiarkan langsung KompasTV, Jumat (5/3/2021).
Dia pun menanyakan apakah pemilihannya sesuai AD/ART dan keseriusannya memilih sebagai Ketua Umum Demokrat. Usai mendengar penjelasan para kader, Moeldoko pun menerima jabatan barunya tersebut.
“Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko. (*)
Editor: ANDI
Cek berita dan artikel yang lain di Google News