Ini Alasan 22 DPC Tolak LPJ Aras di Forum Muswil PPP
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Forum musyawarah wilayah menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah digelar di Hotel Four Point, Kota Makassar, Sabtu kemarin.
Tercatat ada 22 dari 24 Pengurus DPC PPP tingkat kabupaten kota yang menolak LPJ Muh. Aras sebagai Ketua DPW PPP Sulsel periode 2016-2021. Mereka ogah menerima bentuk pertanggung jawaban tersebut dengan berbagai pertimbangan.
Salah satunya adalah soal transparansi dana yang dikelola DPW PPP Sulsel selama 5 tahun terakhir. Hal itu diujarkan Ketua DPC PPP Kabupaten Bantaeng, Andi Sugiarti Mangun Karim. Menurutnya, laporan keuangan bendahara DPW PPP Sulsel diduga kuat copy paste.
“Laporan keuangan itu validitasnya diragukan. Di LPJ saja tertulis DPW PPP Jawa Barat, berarti ini jelas-jelas copy paste,” ujar Andi Sugiarti saat dihubungi, Minggu (23/5/2021).
Tidak hanya perkara keuangan. Legislator perempuan DPRD Sulsel itu juga mengkritisi kerja-kerja elektoral kepengurusan Aras. Dia berpendapat, pengurus tidak maksimal dalam mempertahankan jumlah kursi partai berlambang kakbah di parlemen.
Dia memberi contoh, kursi PPP di DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel berkurang dari tiga menjadi dua saat Pemilu 2019. PPP tak bisa mendudukan calon legislatif dari dapil III Sulsel.
“Seharusnya 3 kursi DPR ini dipertahankan. Belum lagi di DPRD Provinsi berkurang dari 7 menjadi enam. Di kabupaten kota kita kehilangan 20 kursi,” jelas dia.
Sugiarti menambahkan, kepengurusan Aras Cs juga tidak menunjukkan dinamika organisasi yang mengarah pada kemajuan dan minimnya inovasi. Kondisi ini menurutnya mesti diakhiri dengan nahkoda kepemimpinan yang baru.
“Sehingga DPC PPP Bantaeng bersama 22 DPC menolak pertanggung jawaban pengurus DPW PPP Sulsel. Kita membutuhkan nakhoda baru, figur milenial untuk membangun kepengurusan nanti menjadi lebih baik,” tegas Sugiarti yang juga salah satu Formatur yang bertugas menyusun dan memilih Ketua PPP Sulsel.
“Meskipun kita tetap mengapresiasi dan menghargai apa yang telah dilakukan pengurus sebelumnya,” tambahnya.
Senada dengan Bantaeng, DPC PPP Kabupaten Gowa yang menjadi lumbung suara Kakbah di Sulsel, juga menolak LPJ Muh. Aras yang disampaikan pada malam tadi.
Ketua PPP Gowa Nursyam Amin menjelaskan pihaknya menolak LPJ Pengurus DPW PPP Sulsel dengan beragam alasan sesuai kondisi DPC masing-masing.
“Gowa menolak dengan alasan kurangnya pelibatan dan koordinasi di internal struktur DPW sesuai bidang tugas masing masing,” ujar Nursyam saat diwawancara via telepon, Minggu.
Seturut dengan Nursyam, koleganya di DPC PPP Makassar ikut bersuara menolak LPJ Muh Aras. Ketua DPC PPP Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika mempertanyakan bantuan pemerintah kepada partai berlambang Kakbah di Sulsel.
Pasalnya, BBT akronim Busranuddin Baso Tika menilai, pada tahun 2016 pengelolaan dana partai luar biasa, dirinya mengatakan ada pemborosan anggaran.
Dia berpendapat, terjadi defisit alias minus lebih besar belanja dibanding pendapatan. “Saya malu lihat ini laporan pertanggung jawaban ini,” ucap BBT di forum Muswil.
Tak hanya pengurus DPC, penolakan LPJ juga datang dari demisioner Sekretaris DPW PPP Sulsel, Asrul Makkaraus. Hal itu disampaikan Asrul saat rapat pleno 1 Muswil.
Dia bahkan menegaskan menolak menandatangani LPJ tersebut karena belum rampung di internal pengurus, namun langsung dibawah ke dalam forum Muswil.
“Saya tidak mau tanda tangan karena pembahasan LPJ ini belum selesai ditingkat DPW, oleh karenanya saya tidak mau menjadi bagian dari pertanggung jawaban itu,” tegas Asrul yang juga Mantan Ketua Fraksi PPP Sulsel.
Selain Makassar, Gowa dan Bantaeng, 22 DPC yang menolak LPJ tersebut antara lain, PPP Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Sidrap dan Pinrang, serta Luwu, Palopo, Luwu Timur dan Luwu Utara.
Kemudian, ada PPP Bulukumba, Selayar, Jeneponto, Takalar, Enrekang, Toraja Raya, Wajo dan Bone. Sementara, dua DPC yang menerima LPJ DPW PPP Sulsel adalah PPP Sinjai dan Soppeng.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News