SULSELSATU.com, Luwu Timur – Rapat Paripurna digelar dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Luwu Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Luwu Timur, pada Kamis (28/10/2021). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur H.M Siddiq BM, SH didampingi oleh Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur Hj. Harisah Suharjo dan dihadiri oleh Anggota DPRD Luwu Timur.
Dalam rapat pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Pandangan umum disampaikan langsung oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur.
Baca Juga : Sekretariat DPRD Luwu Timur Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran PPPK 2024
Diawali dari Fraksi Gerindra dengan juru bicara I Wayan Suparta, Fraksi Golkar juru bicara Ramna Minggus, S.Ked, Fraksi Nasdem juru bicara Semuel Kandati, Fraksi Hanura juru bicara Alpian A.Ma.Pd, Fraksi PDI-Perjuangan juru bicara Efraem, ST,MM dan Fraksi PAN Ir. Hj. Harisah Suharjo.
Dari fraksi Gerindra memberikan pandangan umum fraksi terkait dengan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan catatan Fraksi Gerindra lewat juru bicara fraksi berharap Pemerintah Daerah benar-benar fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan produktifitas ekonomi daerah serta meningkatkan daya beli masyarakat dan produktifitas usaha dalam mendukung peningkatan produktifitas sub sektor lainnya selain pertambangan.
Baca Juga : DPRD Luwu Timur Mulai Bahas Rancangan Tata Tertib untuk Periode 2024-2029
Selanjutnya fraksi Golkar lewat juru bicaranya memberikan catatan terkait dengan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Khusus dalam bidang kesehatan Fraksi Golkar berharap agar ketersediaan obat-obatan di puskesmas yang belum terpenuhi, mengakibatkan kekosongan obat sehingga banyak resep yang tidak terlayani sehingga pasien harus membeli obat di luar puskesmas hal ini jika terjadi terus menerus dan bersifat lama akan berakibat pelayanan kesehatan di kabupaten Luwu Timur Kurang maksimal.
Fraksi Nasdem lewat Juru bicara memberikan catatan terkait dengan bantuan 1 milyar satu desa fraksi Nasdem mempertanyakan terkait peraturan Bupati yang menjabarkan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggarannya. Serta untuk bantuan beasiswa fraksi nasdem juga mempertanyakan terkait dengan teknis pelaksanaannya, khusus kriteria mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
Kemudian Fraksi Hanura lewat juru bicara memberikan catatan dalam rangka percepatan pembangunan sangat tergantung pada sektor pendapatan sehingga fraksi hanura mendorong dinas terkait agar mengoptimalkan alat perekaman traksaksi pembayaran atau perangkat Mobile Payment Online Sistem (M-Pos) dalam rangka penarikan pajak Hotel dan Rumah makan dengan mengacu pada perda Nomor 6 tahun 2010 .
Baca Juga : DPRD Luwu Timur Resmi Bentuk Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib
Fraksi PDI-Perjuangan memberikan catatan agar pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 benar – benar bisa dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati Luwu Timur.
Dan terakhir Fraksi PAN lewat Juru Bicara memberikan catatan Program 1 M 1 desa, Fraksi PAN menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk fokus mengutamakan penataan desa menjadi kota dan pembinaan bumdes untuk melahirkan program unggulan berdasarkan potensi desanya sehingga kedepan dapat melahirkan kemandirian secara ekonomi nantinya.
Rapat paripurna dihadiri oleh Sekretaris daerah Drs. H. Bahri Suli,M.Si, unsur Forkopimda dan para kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Rapat dilaksanakan diruang sidang Paripurna DPRD kabupaten Luwu Timur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar