SULSELSATU.com, MAKASSAR – Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di Sulawesi Selatan diprediksi sulit mengalami kenaikan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tautoto Tana Ranggina saat ditemui di kantor gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (16/11/2021).
Dia mengatakan sesuai rumus pengupahan, kenaikan UMP tahun 2021 ternyata lebih tinggi dari batas atas. Akibatnya tahun ini tidak mengalami kenaikan sesuai arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca Juga : Tok! UMP Sulsel 2022 Tidak Naik, Masih di Angka Rp3.165.876
Hal tersebut membuat pembahasan soal UMP untuk Sulawesi Selatan sempat berjalan alot. Tidak ada persamaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha.
“Sesuai rumus, tidak naik. Dia tetap. Tetapi hasil rapat dengan dewan pengupahan ada rekomendasikan yang kita berikan ke plt Gubernur,” katanya
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengusaha meminta agar UMP tahun depan tidak ada kenaikan. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19 masih dalam tahap pemulihan.
Baca Juga : UMP Cuma Naik 7 Persen, NA Sebut Sudah Ideal
Bahkan sejumlah pengusaha meminta ke Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman agar menetapkan UMP 2022 menjadi Rp2.783.289 dengan dasar nilai inflasi tahun 2021 yang mencapai 1,62 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp400 ribu dari tahun ini jika ditetapkan. Hanya saja, serikat pekerja meminta agar UMP tahun berjalan bisa naik hingga 5 persen. Dari yang sebelumnya Rp3.165.876 menjadi Rp3.324.170.
Pertimbangan para pekerja itu berdasarkan pada aturan UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kluster ketenagakerjaan dalam proses gugatan di MK. Kemudian, meningkatkan daya beli pekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan tidak semua perusahaan terdampak Covid-19.
Baca Juga : UMP Hanya Naik 7 Persen, KSPSI Sulsel Ancam Demo Besar-besaran
“Jadi itu yang bikin alot karena buruh minta naik, perusahaan minta turun,” bebernya.
Dewan pengupahan kemudian mengeluarkan rekomendasi ke Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Rekomendasi itu mengatur soal batas atas dan batas bawah jika UMP diputuskan mengalami kenaikan atau penurunan.
Batas atasnya Rp3.052.039, sementara batas bawahnya Rp1.526.019. Angka ini seharusnya ditetapkan pada saat penetapan UMP 2021 lalu.
Batas atas itu didapat dari rata-rata konsumsi per kapita Rp1.104.097, dikali rata-rata banyaknya anggota per rumah tangga 3,87 persen, dibagi rata-rata banyaknya anggota yang bekerja yakni 1,4 persen, sehingga hasilnya Rp3.052.039.
Sementara untuk batas bawah dibagi dua dari rumusan hasil batas atas. Hasilnya Rp1.526.019.
Alhasil, rapat dewan pengupahan yang dipimpin oleh Prof Rahman menghasilkan bahwa Plt Gubernur harus menetapkan UMP tahun sebelumnya sama dengan tahun berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan aturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 27 ayat 4.
“Tapi keputusan ada di pak Plt Gubernur. Dan beliau bilang, UMP ini harus rasional. Tidak memihak ke pengusaha ataupun buruh. Harus win-win solution,” pungkasnya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar