SULSELSATU.com, GOWA – Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni meminta dukungan dari seluruh stakeholder terkait dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam Inpres tersebut, diminta untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
Hal ini ditekankan Wabup Gowa usai mengikuti Launching Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara virtual di Peace Room A’Kio, Kantor Bupati Gowa, Kamis (3/2/2022).
Baca Juga : Persoalan Bendungan Jenelata, Wabup Gowa Harap Gubernur Sulsel Percepat Izin Lahan
Ia mengatakan, dalam Inpres tersebut, ditegaskan seluruh kementerian/lembaga, gubernur dan pemerintah kabupaten/kota untuk diminta melakukan optimalisasi terhadap program JKN khususnya peningkatan kepesertaan, pendanaan dan pelayanan.
“Kita diminta melakukaan optimalisasi seperti menyediakan anggaran untuk membiayai pelaksanaan BPJS Kesehatan, kemudian mengupayakan agar kepesertaan semakin mencapai target yang diharapkan,” ungkapnya.
Ia mengaku pihaknya melalui dinas terkait akan terus melakukan optimalisasi dengan menjangkau penduduk agar terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, melakukan ketersediaan alat kesehatan, dan kebijakan lain yang mendorong kepesertaan bisa bertambah.
Baca Juga : Momentum Hardiknas, Bupati Husniah Talenrang Kampanyekan Gowa Cerdas
“Kami berharap adanya keterlibatan seluruh sektor untuk mewujudkan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan,” harap Abd Rauf.
Ditempat yamg sama, Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Taufik Mursad mengatakan saat ini total kepesertaan di Kabupaten Gowa belum mencapai target dikarenakan adanya berbagai kendala.
Sementara kata dia, arahan pusat ditargetkan mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan.
Baca Juga : Bupati Husniah Bersama Wakil Darmawansyah Muin Apel Siaga Peluncuran Program Gowa Aman
“Kita belum mencapai target karena ada beberapa kendala seperti anggaran karena harus mengalokasikan dengan menanggung. Sementara selama pandemi banyak penduduk kita yang dari mandiri pendapatannya berkurang akhirnya menjadi peserta PBI atau tanggungan pemerintah,” jelasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar