Minimalisir Rujukan ke RS Lain, Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gowa

SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat ini, total kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 90,55 persen.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, kepesertaan BPJS di Kabupaten Gowa terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dimana di tahun sebelumnya masyarakat yang tercover BPJS Kesehatan baru berada di angka 82 persen.

“Insya Allah kita terus berupaya untuk bisa segera mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu di atas 95 persen,” katanya pada Forum Kemitraan BPJS Kesehatan dengan Pemkab Gowa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (24/5/2022).

Selain itu, Adnan juga berharap kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf agar selalu ditingkatkan seperti pada alat-alat kesehatannya dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya.

Menurutnya, hal ini penting agar mengurangi jumlah rujukan ke rumah sakit lain.

“Jadi saya minta rumah sakit untuk merencanakan pembelian alat-alat kesehatan. Betul-betul menyiapkan semua alat-alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang menjadi prioritas,” terangnya.

Adnan meminta agar tahun depan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dimasukkan dalam perencanaan kegiatan.

“Jadi kalau alat kesehatannya memang sifatnya mendesak, pihak rumah sakit harus mulai mempersiapkan pada persiapan alat kesehatan di 2023 mendatang. Semua alat yang dibutuhkan harus dibelanjakan agar tidak ada lagi pasien dirujuk karena alasan alat tidak ada,” harapnya.

Kepala BPJS Cabang Makassar, dr. Gersthy E. L. Borotoding menyebutkan, kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa yaitu 90,55 persen atau 696.213 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Gowa.

Terdiri dari PBI APBN sebanyak 332.737 orang, dan PBI APBD sebanyak 97.989 dengan Non PBI terdiri dari PPU sebanyak 148.152 orang, PBPU sebanyak 106.663 orang dan BP sebanyak 10.672 orang.

“Saat ini masih ada sekitar 72.655 orang yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Inilah yang nantinya dilihat kembali. Sekiranya dari 72 ribu ini masih ada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah lewat kepesertaan PBI APBD yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah atau PBI APBN dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kepesertaan JKN-KIS ini memang perlu didorong untuk mecapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya untuk mencapai UHC ini maka kepesertaan JKN harus mencapai 95 persen lebih.

“Harapan kami di tahun ini Kabupaten Gowa bisa juga menyusul beberapa kabupaten lainnya di wilayah kerja kami yang sudah mencapai UHC dengan kepesertaan minimal 95 persen,” harapnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News