SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Perhubungan Sulsel, Senin (18/7/2022).
RDP tersebut digelar menyikapi persoalan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Sulsel yang mengalami peningkatan kasus per 17 Juli 2022 sudah menyentuh angka 520 kasus.
Anggota Komisi B Hengky Yasin menyebut Dinas Peternakan kebobolan dengan merebaknya kasus PMK ini. Pasalnya, pada tanggal 28 Juni lalu saat menggelar rapat pertama, Dinas Peternakan menegaskan belum ada ditemukan PMK.
Baca Juga : Kampung Mentan SYL Kebobolan, Ratusan Hewan Terjangkit PMK
“Padahal tanggal 28 Juni sudah ada di Kabupaten Tana Toraja. Jadi bisa dikatakan Dinas Peternakan kebobolan,” ujar Hengky.
Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Sulawesi Selatan, perkembangan PMK per-17 Juli 2022 telah mencapai 520 kasus di 9 kabupaten/kota di daerah ini. Yaitu Kabupaten Tana Toraja 39, Toraja Utara 109, Bone 84, Kota Makassar 10, Gowa 5, Jeneponto 232, Bantaeng 15, Takalar 13, dan Enrekang 1 kasus.
Lanjut Hengky, merujuk data itu, ia meminta Dinas Peternakan Sulawesi Selatan mengambil langkah serius agar kasus PMK tidak merebak ke daerah lainnya.
“Harus ada langkah starategis dan meminta Satgas yang telah dibentuk untuk mentracking ternak di Sulawesi Selatan, juga melakukan sosialisasi dalam memberikan edukasi ke masyarakat terkait PMK ini,” ucap politisi dari PKB ini.
Anggota Komisi B lainnya, Syamsuddin Karlos meminta agar Dinas Peternakan untuk menyiapkan anggaran dalam memberikan support ke daerah-daerah terdampak kasus PMK.
“Tentu dukungan anggaran itu dibutuhkan, kami pada prinsipnya di DPRD akan memberikan support agar kasus PMK ini tidak bertambah. Rp10 sampai 15 miliar saya pikir APBD kita masih mampu untuk itu,” ujar Karlos.
Sedangkan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nurlina Saking mengatakan, pihaknya sudah melakukan lockdown bagi hewan yang akan masuk di Sulawesi Selatan.
“Kami sudah melakukan lockdown,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah melkukan alokasi vaksin. Yaitu di Kabupaten Toraja 1.500, Toraja Utara 2.000, Bone 2.000, Kota Makassar 500, Gowa 500, Jeneponto 2.000, Bantaeng 500, Luwu 500, Takalar 500, dan Unhas 500. Hingga saat ini tersisa 3.500.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar