SULSELSATU.com, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Isnayani mengatakan Fraksi PKS merespon atas kebijakan pemerintah menaikkan
harga BBM bersubsidi yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat.
Fraksi PKS menyampaikan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk
bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
Baca Juga : DPP PKS Adakan Gathering Kader Pilkada Se-Sulawesi, Apresiasi Perjuangan Tanpa Terkecuali
Kenaikan harga BBM ini, kata dia justru merupakan pukulan bagi ekonomi rakyat serta akan berdampak bagi daya beli
masyarakat dimana saat ini kita belum pulih benar dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
“Karenanya Fraksi PKS meminta
agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini. Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak kenaikan
harga BBM Bersubsidi,” tegas Isnayani di ruang Fraksi PKS Sulsel, Sabtu (10/9/2022).
Tak hanya fraksi PKS DPRD Sulsel, bahkan seluruh kader dan anggota PKS se Indonesia juga menolak kenaikan harga BBM sesuai dengan instruksi Presiden PKS.
Baca Juga : PKS Resmi Usung Sudirman-Fatma Lawan Danny-Azhar di Pilgub Sulsel
“Penolakan kenaikan harga BBM ini seragam seluruh Indonesia. Ini instruksi presiden PKS,” sambung Humas PKS Sulsel, Wahidah Eka Putri.
Kata, Wahidah, kader PKS juga akan melakukan aksi flashmob di dua titik di Kota Makassar, yakni Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan AP Pettarani, pada Sabtu 10 September sore.
Ini sebagai bentuk protes kepada Pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM.
Baca Juga : PKS Sulsel Jaga Spirit Nasionalisme Kader Lewat Kegiatan Kembara dan Latansa
“Terget kami 500 kader aksi flashmob. Mulai dari DPW, DPD dan kelurahan. Tentu kita menyiapkan spanduk dan atribut memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Wahidah.
Dia menuturkan PKS tidak akan berhenti melakukan protes atas kebijakan tersebut sampai pemerintah mau menurunkan harga BBM, termasuk menyebar alat peraga penolakan kenaikan harga BBM.
“Kita tidak berhenti sampai BBM turun. Kita terus berusaha dan memasang spanduk menyuarakan itu,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar