SULSELSATU.com, MAKASSAR – KPU Sulsel tetap mengirim hasil verifikasi faktual (verfak) parpol non parlemen yang diduga bermasalah ke pusat. Meski rapat pleno saat penetapannya tidak sah.
Anggota KPU Sulsel, Misna M Attas telah meminta dilakukan pleno ulang. Namun opsi tersebut nampaknya tak diindahkan oleh KPU Sulsel.
Pasalnya saat rapat pleno penetapan hasil verfak non parlemen pada (10/12), tidak kuorum. Hanya tiga dari tujuh komisioner KPU Sulsel yang hadir. Itupun dilaksanakan secara kilat.
Baca Juga : Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
Ketiga komisioner yang hadir ialah Ketua Faisal Amir, Upi Hastuti dan Asram Jaya. Misna dan Syarifuddin Jurdi sedang izin salat. Sementara Uslimin dan Fatmawati sedang di luar daerah.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir membantah bila hasil verfak yang ditetapkan diubah. Dia menyebut hasil yang ditetapkan dalam pleno adalah yang dicetak dari Sipol. “Iya (tidak benar ada manipulasi). Tidak pleno ulang, hasil sudah di Jakarta,” katanya.
Faisal bilang, verifikasi ini telah berproses dari bawah KPU kabupaten/kota. “Kalau kami sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” sebutnya.
Baca Juga : Cafe Demokrasi KPU Sulsel Bahas Peran Media dalam Keterbukaan Informasi Pilkada 2024
Anggota KPU Sulsel lainnya, Asram Jaya yang dikonfirmasi enggan berkomentar soal alasan tak dilakukan pleno ulang. “Saya membisu dulu kalau soal ini, masalahnya internal,” singkatnya.
Asram juga enggan membeberkan data hasil pleno yang ditetapkan. Pasalnya, pengumuman akan dilakukan oleh KPU RI. Pihaknya tidak berhak menentukan mana parpol lolos dan tidak sebagai peserta pemilu.
Dugaan manipulasi data verfak non parpol, terendus oleh sejumlah lembaga pemerhati Pemilu setelah pleno terbuka yang dilakukan tertutup. Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bahkan menduga.
Baca Juga : Bawaslu Makassar Gelar Pelatihan Saksi TPS untuk Pilkada Serentak 2024
“Kami mempertanyakan pengesahan dan penetapan sembilan Partai Politik (non Parlemen) apakah sudah benar karena ini menimbulkan kecurigaan. Data yang kami himpun diduga berbeda data hasil verifikasi faktual oleh KPU Sulsel yang sudah di pleno kan,” ucap Perwakilan Jaringan OMS Sulsel, Samsang Syamsir.
Anggota Bawaslu Sulsel, Asradi berharap KPU provinsi dan daerah proaktif melaporkan jika ada kejanggalan. Apalagi mencuat adanya perbedaan data antara KPU kabupaten/kota dengan yang diplenokan di provinsi.
“Kemarin ada dualisme saya lihat dan disanggah sendiri oleh komisioner KPU, makanya saya minta mereka untuk melaporkan, kalau ada memang perbedaan data,” imbuhnya.
Baca Juga : Gerakan Awasi TPS, Bawaslu Gandeng SAKA Adhyasta Pemilu
Terkait dugaan adanya parpol TMS sengaja diloloskan, Asradi belum berani angkat suara sebelum menerima hasil rekapitulasi KPU. Nanti setelah ada hasil rekapitulasi dari KPU yang ditandatangani, baru pihaknya bisa menilai berdasarkan berita acara tersebut.
“Kami sementara melakukan penelusuran, mencocokkan data KPU dan data kami. Kami sudah mengkutu-kutui (data kami) dan mencocokkan dari KPU. Dan tentunya kami menunggu berita acara KPU. Karena itu yang resmi,” jelasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar