Hasnawati H, S.Pd., M.Pd
(Ketua KOHATI BADKO Sulselbar Periode 2011-2013)
KPU RI mematok angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 sebesar 81 persen. Hal tersebut diutarakan oleh Anggota KPU RI, August Mellaz pada tahun 2022 lalu (lihat, rmol.id). Target tersebut meningkat jika dibandingkan dengan target partisipasi pemilih yang dipatok oleh KPU RI pada untuk Pemilu 2019, yang diharapkan mencapai 77,5 persen.
Jika benar KPU RI mematok target partisipasi pemilih di angka 81 persen, maka hal tersebut sebenarnya tidak terlalu istimewa jika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lalu. Diketahui, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 lalu untuk Pilpres mencapai 81,9 persen dan Pileg mencapai 81,69 persen. Itu artinya, melampaui target yang ditetapkan KPU RI.
Jika pada Pemilu 2019 lalu angka partisipasi pemilih mencapai 81 persen, maka seharusnya target partisipasi pemilih yang dipatok harus lebih besar dari capaian partisipasi pemilih di Pemilu 2019 lalu. Saya berharap, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 bisa mencapai angka 95 persen. Artinya harus lebih meningkat lagi dibanding periode sebelumnya.
Sebab, salah satu ukuran keberhasilan pesta demokrasi adalah meningkatnya partisipasi pemilih dari periode ke periode. Hal tersebut menandakan jika kesadaran berdemokrasi masyarakat mengalami kemajuan. Partisipasi pemilih yang meningkat pastinya akan menjadi penegasan jika masyarakat semakin berdaulat dalam menyalurkan hak suaranya.
Meski demikian, kita tahu meningkatkan partisipasi pemilih bukanlah hal yang mudah. Mengajak 273 juta masyarakat Indonesia untuk menyukseskan pesta demokrasi tak semudah membalik telapak tangan. Kesadaran berpolitik masyarakat semakin kompleks, karena beragamnya diskursus mengenai politik dan demokrasi yang mempengaruhi masyarakat dalam memandang Pemilu. Maka tak heran, banyak masyarakat memandang pemilu dalam perspektif yang negatif, hingga membuatnya memutuskan untuk golput di setiap perayaan pesta demokrasi.
Di sisi lain, tak sedikit dari masyarakat memandang Pemilu sebagai sesuatu yang tidak penting. Sehingga banyak masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Karena dianggap Pemilu bukanlah suatu hal yang substansial bagi hidupnya. Kelompok yang alergi terhadap politik ini disebut oleh Milbarth dan Goel (1997) sebagai kelompok apatis. Yakni mereka yang menarik diri dari proses politik yang ada, termasuk keengganan untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
Kita tidak menginginkan sikap apatis semakin menjangkiti masyarakat. Karena akan berdampak pada penurunan tingkat partisipasi pemilih. Kita berharap, partisipasi pemilih meningkat, atau setidaknya dapat mempertahankan angka partisipasi agar tidak menurun. Olehnya itu, KPU selaku penyelenggara harus segera merancang strategi peningkatan partisipasi pemilih yang lebih efektif dan mutakhir, agar kesadaran berdemokrasi masyarakat semakin meningkat sehingga sikap apatis masyarakat dapat ditekan.
Di era digital saat ini, ruang aktivitas masyarakat semakin meluas. Ruang maya, semakin relevan sebagai ruang alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia. Interaksi yang bersifat virtual lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Saya pikir, KPU harus sanggup merancang strategi sosialisasi kepemiluan yang lebih efektif dengan memanfaatkan sebaik mungkin fungsi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi terkait arti penting Pemilu bagi masyarakat. Sepanjang pengamatan saya, KPU sudah sangat masif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi. Tapi, yang lebih penting adalah jenis konten apa yang paling diminati saat ini dan bagaimana mengolah informasi agar efektif dalam mempengaruhi audiens.
Tak bisa dimungkiri, jenis konten video saat ini lebih diminati oleh masyarakat, utamanya generasi milenial. Olehnya itu, media sosial seperti Tiktok, Youtube, dan Instagram lebih digemari. Facebook pun sudah mulai memberikan porsi yang cukup besar untuk konten video saat ini. Saya pikir, memanfaatkan jenis konten video dalam sosialisasi kepemiluan harus diberikan porsi yang lebih besar, dengan gaya komunikasi yang lebih mudah dicerna dan menghibur atau bersifat entertainment. Agar pendidikan politik melalui media sosial lebih berdampak signifikan dalam meningkatkan gairah masyarakat dalam berpartisipasi pada Pemilu 2024 nanti.
KPU juga sudah harus memikirkan strategi sosialisasi kepemiluan yang lebih efektif, terutama memasifkan pendidikan politik pemilih di tingkat TPS. Karena masyarakat yang akan memilih nantinya adalah pemilih di tingkat TPS. Dengan melakukan sosialisasi di tingkat TPS, maka penyelenggara telah menyentuh segmen pemilih yang lebih real.
Terakhir, KPU harus lebih masif lagi menarasikan Pemilu sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan dan menyenangkan. Sebab, selama ini Pemilu selalu dipandang sebagai arena pergumulan kepentingan yang sedikit banyak selalu menghadirkan konflik politik dan kekerasan. Wajah Pemilu pun tercoreng dan tak menampilkan lagi dirinya sebagai pesta demokrasi.
Sebagai pesta, maka Pemilu harus hadir secara praktis sebagai kegiatan yang menyenangkan. Narasi inilah yang harus lebih masif disosialisasikan, sambil merancang strategi efektif untuk meminimalkan konflik dalam arena pesta demokrasi. Agar pemilu dapat dilaksanakan lebih ramah, sebagai syarat utama menghadirkan Pemilu yang menyenangkan dan riang gembira. Saya pikir dengan cara ini, mindset masyarakat mengenai pemilu dapat lebih positif lagi, dan akhirnya tertarik berpartisipasi.
Strategi di atas hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak strategi sosialisasi kepemiluan yang mungkin bisa dihadirkan oleh penyelenggara, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Pada akhirnya, inovasi dan kreativitas penyelenggara yang akan menentukan kedaulatan masyarakat dalam menyalurkan partisipasinya sebagai pemilih: entitas paling penting dalam pesta demokrasi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar