SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulsel menyoroti mangkraknya pembangunan proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Kondisi ini membuat pelayanan dan kenyamanan penumpang terganggu.
Apalagi proyek tersebut menelan biaya cukup fantastis sebesar Rp2,6 triliun untuk perluasan dari 6 gate menjadi 12 gate. Sorotan ini disampaikan ketika Komisi D DPRD Sulsel membidangi pembangunan melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Angkasa Pura I.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi mengatakan meskipun Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi namun persoalan ini menyangkut tanggungjawab legislatif ke masyarakat.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dukung Penghapusan Utang Petani dan Nelayan, Harapan Baru dari Pemerintahan Prabowo
Sehingga penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak Angkasa Pura. Sebab, mangkraknya Bandara Sultan Hasanuddin banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum.
“Banyaknya desakan, kami panggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggungjawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat,” katanya.
Ketua Nasdem Makassar ini menuturkan, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik.
“Toilet biar kecil yang penting bersih. Karena kita ke bandara manapun pasti toilet yang dipertanyakan,” ujar Cicu sapaannya terkait banyaknya keluhan menyangkut toilet di bandara yang terkesan tidak terurus.
Maka dari itu Cicu berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan dana pribadi, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN.
“Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. InsyaAllah sebanding hasilnya yang benar-benar menjadi kebanggaan kita semua,” sambungnya.
Baca Juga : Aset Reklamasi Belum Rampung, DPRD Sulsel Desak Kepastian dari PT Yasmin dan Pemprov
Anggota Komisi D, Ansyari Mangkona menyebutkan Angkasa Pura perlu memperhatikan lokasi parkir bagi pengguna jasa. Sebab kerap terjadi penumpukan kendaraan di pintu keberangkatan maupun kedatangan.
Termasuk Angkasa Pura perlu menertibkan taksi liar yang kerap parkir di badan jalan. Sebab ini dianggap menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.
“Karena ini juga semacam ada monopoli lokasi parkir, kita hanya diberi waktu lima menit untuk menurunkan barang. Sementara ada taksi liar yang parkir di situ. Ini saya kira perlu perhatian juga,” beber Ansyari.
Baca Juga : DPRD Sulsel Dorong Sekolah Swasta Dapat Subsidi, Usulkan Rp5 Miliar untuk Pendidikan Gratis
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan menambahkan Angkasa Pura memiliki komitmen untuk memperbaiki fasilitas umum. Serta berjanji menuntaskan Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Desember 2024.
“Akhir Agustus Angkasa Pura akan melakukan peresmian gedung bagian selatan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Desember 2024,” tukasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar