SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar (Bank Sulselbar) bersama dengan Pemprov Sulsel menandantangani kerja sama tentang pengelolaan kartu kredit Pemerintah Daerah.
Penandatanganan dilaksanakan di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu, (13/9/2023). Kartu Kredit tersebut masih dalam tahap pre-launching.
Hadir dalam acar tersebut Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Direktur Bank Sulselbar serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel.
Baca Juga : Berpihak ke Petani, Prof Zudan Diganjar Anugerah Perkebunan 2024
Pj Gubernur Bahtiar menyebutkan, upaya ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk dilakukan upaya positif dalam hal transformasi birokrasi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Selain itu, mendorong belanja barang dan jasa secara digital.
“Hari ini kelihatan melakukan hal sederhana, tetapi ini memberikan pesan penting dan kuat kepada masyarakat Sulsel dan kita di pemerintahan bahwa kita mendukung upaya positif perubahan. Ini juga bagian mereformasi birokrasi, khususnya dengan tata kelola keuangan negara,” kata Bahtiar.
Menurutnya, Indonesia saat ini semakin bertransformasi dengan menerapkan transaksi secara digital. Transaksi dilakukan tanpa uang tunai, salah satu instrumennya penggunaan kartu kredit pemerintah.
Baca Juga : Prof Zudan Apresiasi Kepala Daerah Maju Pilkada Pilih Cuti Panjang
Kartu kredit yang dikeluarkan Bank Sulselbar digunakan untuk belanja kantor pemerintahan, diharapkan akan meningkatkan penyerapan anggaran.
“Kita memulai ini, pasti ada implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Ini pertama kali di Indonesia Timur,” jelasnya.
Bahtiar mendukung kerja baik yang diinisiasi BI, Bank Sulselbar maupun pelaku ekonomi lainnya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel-Kalla Group Teken MoU Kolaborasi Program CSR
“Ini juga sekaligus memberikan pesan. Ini dimulai dari Makassar, Provinsi Sulsel menjadi teladan di Indonesia Timur, Kartu Kredit Pemerintah,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, Bahtiar menekankan hal penting lainnya. Ia mengatakan, masih menjadi pekerjaan rumah bersama peningkatan literasi keuangan di Sulsel, yang masih berada 36,88 persen, sedangkan nasional 49 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Causa Imam Karana sangat mengapresiasi respon cepat dari Pj Gubernur Bahtiar untuk merealisasikan hal ini. Pertemuan sehari langsung dieksekusi menjadi perjanjian kerjasama (PKS).
Baca Juga : Pertama di Indonesia, Disperkimtan Sulsel Launching Program Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan
“Terima kasih Bapak Gubernur atas cepat dan sigapnya. Jadi perlu diketahui baru kemarin sore. Oleh karena itu, kami terima kasih atas penandatanganan ini. Kami harapkan ini juga bisa dipercepat ke kabupaten kota,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar