SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi area Pelabuhan Makassar yang telah masuk dalam zona integritas dan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hal itu dikatakan Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Makassar, Jumat (6/10/2023).
Erwan mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Baca Juga : Komisi VI DPR RI Kunker Reses di Sulsel: Kapal Area Steril Pedagang Asongan
“Zona integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Erwan.
Dia menyebutkan, tiga fokus sasaran zona integritas yaitu pertama integritas, fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas.
Kedua adalah pelayanan publik prima, yakni fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan.
Baca Juga : Bawa 177 Wisatawan, Kapal Pesiar Mewah Scenic Eclipse II Sandar di Pelabuhan Makassar
“Ketiga adalah kapabilitas dan akuntabilitas, yaitu fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja,” sebut Erwan.
Di area Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menurut dia, ada tujuh unit kerja yang membangun zona integritas WBK/WBBM yakni Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.
Kemudian, KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.
Baca Juga : Pelindo Regional 4 Gelar Salat Idulfitri 1446 H di Pelabuhan Makassar, Siap Tampung 2.500 Jamaah
“Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena Pelabuhan Makassar merupakan kawasan pelabuhan pertama yang masuk dalam zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucapnya.
Ke depan lanjut dia, Pelabuhan Makassar akan menjadi ujung tombak pintu masuk wisatawan baik asing maupun domestik.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama mengatakan, tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.
Baca Juga : Pelindo Multi Terminal Grup Siap Layani Logistik Nonpetikemas Selama Lebaran 2025
“Pembangunan zona integritas adalah sebuah upaya berkelanjutan dan setiap tahapannya akan mampu membuat birokrasi menjadi lebih baik. Selanjutnya zona integritas itu sendiri merupakan sebuah komitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani,” kata dia.
Dia berpesan bahwa predikat WBK maupun WBBM bukanlah tujuan akhir dari sebuah pembangunan zona integritas itu sendiri karena masih terus diperlukan upaya-upaya berkelanjutan serta monitoring dan evaluasi agar kondisi yang diinginkan dapat terwujud dan kita bersama dapat menuju tahapan selanjutnya dari roadmap reformasi birokrasi.
“Integritas harus selalu dijaga karena setiap saat akan mengalami ujian-ujian. Mari kita saling mengingatkan dan menjaga agar terwujud Island of Integrity di Kawasan Pelabuhan Makassar,” pesan Arif.
Baca Juga : Pelindo Siapkan 3 Titik Posko Mudik Bersama BUMN 2025 di Regional 4
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto menuturkan, dalam membangun Ekosistem Kawasan Pelabuhan Utama Makassar, pihaknya selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
“Berkenaan dengan zona integritas di kawasan Pelabuhan Makassar ini, terdapat tujuh instansi. Beberapa di antaranya sudah memiliki predikat WBK Nasional bahkan ada yang sudah menyandang predikat WBBM. Adapun yang belum adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, namun telah memiliki WBK Internal dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar yang akan digabung bersama Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pelabuhan Makassar yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Soekarno–Hatta, adalah pelabuhan laut di Makassar, Sulsel.
Pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan menjadi hub ini memiliki lalu lintas penumpang tertinggi dan lalu lintas kargo terbesar di Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur. Pelabuhan Soekarno–Hatta Makassar dikategorikan sebagai pelabuhan kelas utama oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam rangka menjadikan Pelabuhan Makassar sebagai zona integritas, Pelindo Regional 4 Makassar telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan digitalisasi.
General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar Iwan Sjarifuddin mengatakan, pihaknya selalu berupaya meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan melalui penggunaan sistem informasi pada layanan operasional perusahaan untuk menghilangkan adanya pungutan liar (pungli) di pelabuhan.
Salah satu upaya yang dilakukan BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan ini adalah dengan memasukkan informasi kegiatan pelayanan ke dalam bisnis digitalisasi.
“Salah satunya yaitu melalui penerapan penggunaan karcis elektronik atau Elektronik Pass (E-Pass) gate system bagi kendaraan atau orang yang masuk di kawasan Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Paotere yang merupakan unit kerja Pelindo Regional 4 Makassar,” ujarnya.
Salah satu alasan penerapan e-pass di kawasan pelabuhan menurut Iwan adalah untuk menghindari pungutan liar. “Kita ingin menghindari pungli dan menjadikan kawasan pelabuhan sebagai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi,” tukasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar