SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar deklarasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (13/11/2023).
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto alias Danny menegaskan akan memberi sanksi kepada ASN yang berpihak.
“Sanksi tegas nanti dilihat, BPKSDM jelas sekali, ada aturan, sampai sanksi penurunan pangkat, pemecatan ada, ingat dulu camat-camat yang terlibat, itukan dipecat,” kata Danny.
Baca Juga : Pengawasan APBD Sulsel, Fauzi Andi Wawo Pantau Subsidi BPJS dan Fasilitas Sekolah
Danny mengatakan sampai saat ini belum ada laporan terkait pelanggaran netralitas ASN di lingkup Pemkot Makassar. Namun dia menegaskan sanksi akan diberikan kepada setiap ASN yang melanggar sesuai dengan aturan yang ada.
Merespon hal itu, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fahrizal Arrahman Husain menyampaikan apresiasi atasu upaya Wali Kota Makassar memberi kenyamanan kepada para kontestan yang akan bertanding pada Pemilu 2024.
“Menurut saya deklarasi netralitas yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sangat tepat, untuk memberi rasa kenyamnan bagi pemilih dan yang harus dipilih (Caleg),” ucap Caleg PKB Dapil 1 meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, Rappocini, Rabu (15/11/2023).
Pemilik nomor urut 1 itu lebih jauh menyampaikan bahwa, memang para ASN maupun RT/RW memiliki hak pribadi untuk menentukn pilihannya.
“Tetapi mereka (ASN, RT/RW) tidak bisa memaksakan pilihannya untuk mempengaruhi orang lain ataupun anggotanya. Kalau untuk jaminan ASN atau aparat pemerintah bisa netral itu kembali lagi ke pribadi masing-masing,” jelas politisi berlatar belakang dokter tersebut.
Dokter Ichal sapaannya itu berharap bahwa, deklarasi netralitas ASN maupun RT/RW ini tidak sekadar formalitas, akan tetapi dijalankan secara maksimal sehingga Pemilu bisa berjalan secara jujur, adil, aman dan lancar.
Baca Juga : Warga Bara-Baraya Resah soal Eksekusi Rumah, Dokter Ical Siap Perjuangkan di DPR
“Kami selaku kontestan tentu menginginkan agar tidak terjadi mobilisasi ASN ataupun menggerakkan perangkat pemerintah untuk mengarahkan dukungan kepada calon tertentu. Biarkan Pemilu ini berjalan secara fair,” tutuk dokter Ichal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar