Wujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak, Begini Pesan Inspektur Jenderal Kemenkumham

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti workshop Reformasi Birokrasi (RB) yang digelar Pada Rabu(7/2) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di aula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Imigrasi lantai 18.

Kegiatan secara langsung dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Razillu yang meminta seluruh jajaran Kemenkumham untuk mewujudkan dan melaksanakan Reformasi Birokrasi berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi Informasi tata kelola pelayanan Publik Dan budaya birokrasi berAKHLAK.

Menurut Razilu pemanfaatan digitalisasi teknologi Informasi dalam implementasi RB baik yang sifatnya general maupun tematik akan memberikan dampak yang lebih baik seperti tema kita mewujudkan Reformasi Birokrasi berdampak yang sesuai dengan arahan presiden.

Razilu menambahkan, tahun 2020 lalu Menkumham telah melaunching Reformasi digital Sebagai wujud Komitmen Kemenkumham dalam implementasi pemerintahan berbasis digital dan Peningkatan SPBE.

“Indeks SPBE Kemenkumham dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terbaru Pada tahun 2013 mencapai 4,21,” terang Razilu

Beliau menyampaikan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan tapi merupakan alat untuk mempercepat tercapainya Reformasi Birokrasi.

“Digitalisasi yang dilakukan harus berdampak langsung terhadap proses kerja Kemenkumham yang lebih efisien, efektif serta Transparan dan akuntabel. Jangan digitalisasi malah menjadi faktor penghambat yang mempersulit Peningkatan kualitas pelayanan Publik,” ungkap Razilu

Dalam penyelenggaraan pelayanan Publik dalam kaitannya dengan digitalisasi, Razilu meminta tidak hanya dilakukan Inovasi dan Pengembangan aplikasi namun Perlu melibatkan seluruh perubahan dalam proses kebijakan dan budaya kerja sehingga mampu menciptakan transformasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh disampaikan oleh Razilu bahwa tahun 2023 indeks RB Kemenkumham mengalami Peningkatan dengan nilai memuaskan sebesar 80,66

“Ini merupakan buah Dari upaya keras seluruh insan pengayoman dibawah Pimpinan Menkumham dan para Pimti Madya,” kata Razilu

Menpan RB di tahun 2023 telah mempertajam road map RB 2020 – 2024 dengan menyusun konsep RB melalui double track sistem Yakni RB general dan RB tematik.

RB general berfokus Pada penyelesaian masalah di Hulu yaitu pada perbaikan sistem dan internal Instansi Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi.

Sedangkan RB tematik fokusnya Pada penyelesaian isu hilir dimana RB tematik merupakan jawaban dari Pemerintah dimana hal – hal yang dilakukan dapat langsung dirasakan dampaknya secara cepat, tepat dan nyata oleh masyarakat

Razilu menambahkan bahwa Kemenkumham telah melakukan langkah – langkah nyata dan besar dalam mewujudkan dan mengimplementasikan RB berdampak ini.

Pada akhirnya Razilu berharap Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman serta kolaborasi Jajaran Kemenkumham dalam upaya Percepatan pembangunan Reformasi Birokrasi melalui pemanfaatan digitalisasi demi mencapai birokrasi yang lincah dan berdampak.

Sementara itu, Staf Ahli Penguatan Bidang RB Asep Kurnia dalam arahannya mengatakan, ditahun 2023 ini kualitas pelayanan Publik Kemenkumham mengalami Peningkatan dengan nilai 83,81.

Tentunya ini sejalan dengan implementasi RB di Kemenkumham. Namun Asep mengingatkan kepada seluruh jajaran agar implementasi RB jangan hanya sekedar pemenuhan Dokumen data Dukung semata namun sudah tertanam dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sebelumnya Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi dalam pengantar Kegiatan mengatakan, Pada Tahun 2023, Kemenkumham telah meletakkan rencana kerja tahunan Dan melakukan pengolahan data Dukung Pelaksanaan RB dari seluruh satker Kemenkumham.

“Secara kuantitaf telah dilakukan evaluasi RB general tahun 2023 dengan indeks capaian 95,6 persen. Sedangkan untuk RB tematik indeks capaiannya sebesar 99,1 persen,” terang Inspektur Wilayah II.

“Hal tersebut diharapkan dapat mendukung indeks RB Kemenkumham tahun 2023,” lanjutnya

Selanjutnya Lilik menyampaikan Untuk Tahun 2024 telah dipersiapkan agenda Pelaksanaan RB Kemenkumham yang diharapkan akan berkontribusi Pada Peningkatan indeks RB di tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut strategi, komunikasi, teknologi Informasi dan edukasi menjadi langkah strategis yang dilakukan Untuk menguatkan Jajaran satker dalam kepatuhan memenuhi data Dukung RKT RB tahun 2024.

Dan Kegiatan workshop saat ini merupakan bagian dari penyiapan dalam mendukung Pelaksanaan RB Kemenkumham.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara daring dan luring yang diikuti oleh seluruh satker Kemenkumham.

Pada Kanwil Sulsel Kakanwil Liberti Sitinjak mengikuti Kegiatan secara daring. Sedangkan Kabag PH Khomaini dan Pranata Humas Ahli Muda Ahmad M. Mile hadir secara langsung.

Kakanwil dalam keterangan terpisah menyampaikan dukungannya dalam mewujudkan RB berdampak dan meminta Jajarannya untuk memenuhi data Dukung RKT RB secara baik.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News