SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Forum Masyarakat Petani Lada (Formal) Loeha Raya menegaskan siap berkolaborasi dengan PT Vale yang sedang memulai aktivitasnya di Blok Tanamalia. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Formal Rustam saat dihubungi, Kamis (21/03/2024).
Rustam mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak berkolaborasi dengan PT Vale, apalagi komitmen mereka dalam menjalankan aktivitas pertambangan yang mengedepankan aspek keberkelanjutan seperti yang sudah diterapkan di Blok Sorowako.
“Kami sepenuhnya siap berkolaborasi dengan PT Vale untuk duduk bersama menyelesaikan konflik tenurial yang ada di Tanamalia. Kami yakin PT Vale punya niat baik, seperti yang selama ini selalu disuarakan bahwa tidak ada pertambangan tanpa masa depan. Aktivitas PT Vale di Tanamalia diharapkan akan mendatangkan kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat Loeha Raya,” kata Rustam.
Baca Juga : Unjuk Rasa AMARA Pong Salamba, PT Vale: Beroperasi di Area Konsesi yang Sah Secara Hukum
Rustam juga mengimbau ke pihak lain untuk tidak memprovokasi masyarakat dengan menimbulkan isu bahwa 52 orang masyarakat petani lada yang hadir berdiskusi terbuka dengan manajemen PT Vale pada 15 Maret 2024 tak memiliki lahan di Blok Tanamalia.
“Masyarakat yang hadir pada pertemuan dengan PT Vale di Taman Antar Bangsa (TAB), Sorowako merupakan masyarakat Loeha Raya. Saya tegaskan mereka betul-betul memiliki lahan di area operasi Vale Blok Tanamalia. Mereka justru mau hadir bersama Formal karena mendapat edukasi yang baik dan memahami keberadaan PT Vale. Kita semua menginginkan solusi terbaik, agar bisa saling mendukung sehingga Vale bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberi dampak multiplier,” tegasnya.
Ketua Formal Amri menyebutkan, masyarakat yang hadir berdiskusi justru lahannya hampir 80 persen ada di Blok Tanamalia, seperti lahan milik Chandra, Ricky, Salwa, Uki, dan Mardang.
Baca Juga : Hadapi Ketidakpastian, PT Vale Catat Hasil Positif Triwulan Pertama 2025
“Hampir 80 persen yang hadir itu punya lahan. Selebihnya orang yang terdampak soal Tanamalia. Karena jika Tanamalia dibuka, bukan hanya yang punya lahan yang terdampak, tapi seluruh masyarakat di Loeha Raya pasti ikut terdampak. Jika ada asumsi, masyarakat yang hadir tidak punya lahan. Maka, silakan telusuri orang-orang yang datang ke TAB kemarin. Kita bisa mempertanggungjawabkan kalau memang masyarakat yang punya lahan terdampak yang datang ke sana. Mereka yang bilang kami berbohong, silakan buktikan lewat foto-foto diskusi yang beredar,” ujarnya.
Rustam mengungkapkan, pihak anti tambang saat ini membangun bargaining agar PT Vale membuka ruang untuk berdialog dan mendengarkan berbagai perspektif.
“Saya mengajak semua pihak, mari kita buka ruang diskusi. Bersama, kita cari apa yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sampai ada persepektif-perspektif golongan tertentu yang memperkeruh konflik tenurial di Tanamalia. Kita perlu berdiskusi agar PT Vale dan masyarakat berjalan beriringan membangun Loeha Raya,” ungkapnya.
Baca Juga : Opini: Deforestasi, Degradasi Tanah, Dan Krisis Iklim: Salah Industri Saja atau Petani juga Punya Andil?
Rustam menjelaskan, Formal dibentuk dan hadir bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat secara luas di Loeha Raya.
“Kami ingin diskusi terbuka seperti ini bisa dilakukan lebih luas lagi dengan menghadirkan masyarakat, pemerintah, dan tentunya PT Vale. Makanya, kesempatan bertemu manajemen PT Vale kemarin dijadikan ajang untuk klarifikasi beberapa informasi yang simpang siur di luar sana,” katanya.
Kesempatan bertemu manajamen PT Vale di Sorowako digunakan Rustam menyampaikan sejumlah poin yang menjadi aspirasi masyarakat Loeha Raya.
Baca Juga : Cerita Petani Merica dari Loeha Raya, Membangun Harapan Ruang Hidup dan Masa Depan yang Inklusif
Salah satunya terkait kemitraan dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaikan konflik tenurial antara pemilik izin dan petani lada.
“Oktober lalu melalui FGD di Makassar, ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk penyelesaian konflik tenurial. Kami siap berkolaborasi dengan KLHK karena sadar bahwa secara hukum PT Vale adalah pemilik izin yang berhak mengelola lahan. Namun, kami butuh kejelasan nasib masyarakat petani lada. Negara juga punya tanggungjawab untuk menjamin hak hidup setiap masyarakatnya,” tambahnya.
Tidak hanya kemitraan dengan pemerintah, Formal juga menyuarakan program sosial yang dilakukan PT Vale karena ini menjadi poin penting bagi masyarakat yang mayoritas petani lada.
Baca Juga : PT Vale IGP Tanam Harapan Lewat Reklamasi Dari Morowali untuk Bumi
Pihaknya sempat mempertanyakan juga khawatir akan bagaimana nasib para petani lada ketika PT Vale beroperasi di Tanamalia.
Namun, setelah berkunjung dan mendapatkan penjelasan secara langsung apa yang dilakukan Vale di Sorowako, Ia yakin praktik-praktik pertambangan berkelanjutan juga akan diterapkan di Tanamalia.
“Kami melihat bagaimana PT Vale berkarya membangun pertambangan di Sorowako. Kami juga ingin Tanamalia memiliki masa depan yang baik bahkan lebih baik tingkat kesejahteraannya dari Sorowako,” ujar Rustam.
Ia bersyukur kehadiran PT Vale di Tanamalia sejauh ini sudah memberi dampak positif ke masyarakat. Sudah ada pelatihan vokasional operator juga pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Loeha dan Rante Angin.
Sementara dalam hal dukungan fasilitas, PT Vale juga membantu pembangunan sarana olahraga, jembatan, dan pembukaan akses jalan.
Pihaknya berharap ke depannya, PT Vale semakin mensejahterahkan masyarakat, khususnya dalam memberdayakan tenaga kerja lokal di proyek Tanamalia.
“Kami punya banyak talenta lokal yang kompeten di Loeha Raya. Semoga bukan hanya fasilitas yang dikembangkan PT Vale, tapi juga masa depan anak-anak Tanamalia,” tutup Rustam.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar