Logo Sulselsatu

Bahas Terkait Sarpras Pendukung Program Pembentukan Prohumda, Kanwil Kemenkumham Sambangi Ditjen PP

Asrul
Asrul

Jumat, 12 Juli 2024 12:47

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menyambangi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Bahas terkait Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendukung Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (Prohumda) di Wilayah Tahun Anggaran 2025.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel, Andi Haris dalam keterangannya usai melakukan koordinasi di Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Rabu (10/7).

“Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas Sarana dan Prasarana pendukung tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Wilayah pada Tahun 2025,” ujar Andi Haris.

Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Siap Sukseskan Pilkada Serentak 2024 di TPS Khusus Lapas-Rutan

Koordinasi ini diterima oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Ditjen PP, Nofitri Anna Maria Simandjuntak.

Ia menjelaskan bahwa terkait dengan Sarana dan Prasarana yang akan diserahkan kepada setiap Kantor Wilayah sebagai pendukung dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Wilayah pada Tahun 2025 segera mendapat persetujuan oleh pemegang kebijakan pada Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Basir selaku penanggungjawab terkait kerumahtanggaan dan administrasi barang milik negara di Wilayah.

Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Tingkatkan Layanan E-Paspor dan Awasi WNA Jelang Pilkada 2024

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendukung dalam pembentukan Prohumda sangat penting mengingat intensitas pembentukan produk ini sangat tinggi.

“Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, proses pembentukan Produk Hukum Daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif,” ungkap Liberti.

Koordinasi ini juga diikuti oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Agry Caesar, dan Pelaksana pada Subbidang FPPHD, RM. Danu Dirja Setiabudi.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...