Logo Sulselsatu

Ajiep Padindang Soroti Kondisi Politik Terkini, Sebut Ada Partai Tak Berani Usung Kader Sendiri

Asrul
Asrul

Rabu, 07 Agustus 2024 09:23

Diskusi Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI). Ist
Diskusi Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI). Ist

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Jaringan Advokasi Pembangunan Politik Indonesia (JAPPI) memberi perhatian khusus terhadap dinamika politik pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentah tahun ini.

Pendiri JAPPI, Ajiep Padindang, mengatakan jelang pendaftaran 27 Agustus dan pemungutan suara 27 November, terdapat isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, figur bakal calon bupati/walikota, sesuai pemantauan lembaganya di sejumlah daerah dalam dua minggu, di beberapa daerah juga dibayangi isu kolom kosong atau kotak kosong. Namun, motifnya berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

Baca Juga : Senator Asal Sulsel Ajiep Padindang Usulkan Pilkades Tak Lagi Dipilih Langsung

“Jika di Kabupaten Bone terjadi sinergi isu dengan provinsi, namun di Kabupaten Maros, memang partai-partai politik tidak mendapatkan figur yang berani maju bersaing. Sedangkan daerah lainnya masih terjadi dinamika yang tinggi dalam proses penentuan calon,” jelas Ajiep melalui keterangan resminya kepada awak media, Rabu (7/8/2024).

Ajiep, anggota DPD RI, menambahkan bahwa pemilihan kepala daerah di Sulsel terus dibayangi isu adanya klan politik yang terus bergerak dan membuat partai-partai politik lebih memilih untuk pragmatis dalam menghadapi Pilkada.

Pengalaman pada pemilu yang lalu, terjadinya transaksional secara masif yang tidak dapat disentuh secara nyata oleh pengawas pemilu, membuat partai politik ragu untuk mengusung figur yang tidak memiliki modal finansial yang kuat.

Baca Juga : Bidik Senayan, Caleg Golkar Ajiep Padindang Jadikan Gowa dan Makassar Basis Utama

“Semestinya partai politik berani mengajukan calon kepala daerah dan kadernya masing-masing sehingga memperlihatkan eksistensi partai politik tersebut,” sarannya.

Menurutnya, kebijakan yang sentralistik di internal partai politik (misalnya Partai Golkar) dalam menentukan calon kepala daerah cenderung mematikan demokrasi lokal. Semua keputusan tentang calon kepala daerah ditentukan pimpinan pusat.

“Sehingga yang terjadi adalah oligarki politik tingkat pusat merambah ke daerah, celakanya di daerah muncul klan baru yang merupakan lanjutan dari sistem dinasti,” katanya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...