SULSELSATU.com, MAKASSAR – Masalah utang Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi topik pembahasan dalam dialog terbuka yang digelar Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Palopo.
Mantan kepala BPKAD Palopo Hamzah Jalante yang didapuk sebagai pembicara dalam dialog ini memaparkan, masalah utang Palopo sebanyak Rp250 miliar disebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.
“Kalau perencanaannya tidak hati-hati, hanya pakai perasaan dan semau gue begini jadinya. 5 tahun lalu itu sudah diprediksi akan ada utang sebanyak ini. Saya sudah kasih tahu bahwa akan terjadi likuiditas yang menganggu keuangan Palopo,” ujar Hamzah pada dialog yang digelar di Warkop KNPI Kota Makassar, Minggu (18/8/2024).
Baca Juga : Tiga Komisioner KPU Palopo Ikut Tersangka Kasus Pemalsuan Ijazah Bersama Trisal Tahir
Hamzah Jalante berpendapat, Pemkot Palopo juga cenderung memaksa membangun proyek infrastruktur sehingga mengorbankan anggaran belanja untuk pegawai. Utang belanja pegawai mencapai Rp100 miliar lebih.
Salah satu bentuk pemborosan keuangan tersebut adalah pembangunan Menara Payung. Hamzah menilai proyek ini belum berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Palopo.
Hamzah menyarankan Pemkot Palopo seharusnya memaksimalkan ruang publik untuk menstimulus UMKM yang jumlahnya mencapai ribuan.
Baca Juga : Pemkot Palopo Sudah Tuntaskan Iuran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan
“Kenapa dibangun menara jimpe, bukan manajemen publik space untuk mengatasi 13 ribu UMKM yang ke sana ke mari. Kenapa tidak bangun pusat keramaian di wilayah selatan, kota dan utara yang biayanya lebih efisien,” jelas Hamzah Jalante.
Agar Pemkot Palopo bisa melunasi utang Rp250 miliar, Hamzah memberi treatment. Menurutnya, masalah ini bisa diatasi hanya dalam waktu 3 bulan. Siapa pun nantinya yang menjadi wali kota Palopo.
Pertama kata Hamzah, pemerintah harus melakukan intensifikasi pendapatan. Kemudian, mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah yang dinilai terlalu gemuk.
Baca Juga : Pemkot Palopo Raih Penghargaan sebagai Kota Sehat
“Sekarang kan 36 organisasi perangkat daerah. Paling banyak 14 saja dinasnya. Supaya biaya operasional berkurang. Dan ini sudah menjadi perhatian anggota dewan di sana,” kata Hamzah.
“Untuk utang infrastruktur, sebelum dibayar, periksa baik-baik apa sudah benar jumlah utangnya. Kalau perlu audit forensik, apa volumenya sudah benar? Jangan sampai di situ ada kerugian negara,” sambung Hamzah.
*Cakada Palopo Harus Paham Masalah*
Baca Juga : Bappeda Palopo Imbau OPD Setor Laporan Keuangan Tepat Waktu
Di tempat yang sama Ketua KNPI Sulsel Andi Surahman Batara yang juga putra asli Palopo, meminta para mahasiswa menghadirkan kandidat calon wali kota Palopo untuk mendiskusikan masalah ini.
“Calon wali kota ini harus didudukkan membahas masalah ini. Ini tanggung jawab moral IPMIL untuk menguji kemampuan mereka. Kita perlu dengar apa gagasan mereka soal masalah ini,” kata Surahman Batara.
Senada dengan itu, mantan anggota DPRD Makassar Mustagfir Sabry yang juga pengurus KKLR Sulsel berpendapat, utang bukanlah sesuatu yang “haram” dalam pemerintahan.
Baca Juga : Irup HKN, RMB Bakal Evaluasi Kualitas ASN
Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan suatu daerah.
“Jangan sampai nilai utangnya lebih tinggi daripada kemampuan keuangan, ini yang salah. Kita harap Ipmil Palopo bisa terdepan merespons persoalan ini,” kata Moses sapaan Mustagfir Sabry.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar