SULSELSATU.com, MAKASSAR – Hingga akhir triwulan III tahun 2024, realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar baru mencapai 47,14 persen atau sekitar Rp2,49 triliun dari total APBD sebesar Rp5,29 triliun.
Berdasarkan data yang dihimpun per 30 September 2024, ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi anggaran tertinggi. Di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp95 miliar dari total anggaran Rp101 miliar. Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) menyusul dengan realisasi Rp12 miliar dari Rp16 miliar.
Dinas Pariwisata (Dispar) juga menunjukkan performa baik dengan merealisasikan Rp34 miliar dari Rp51 miliar. Bagian Perencanaan dan Keuangan merealisasikan Rp27 miliar dari Rp42 miliar, sementara Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) berhasil menghabiskan Rp43 miliar dari Rp70 miliar.
Baca Juga : Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Gowa Ditetapkan
Namun, di sisi lain, terdapat lima OPD yang realisasi anggarannya masih tergolong rendah. Bagian Administrasi Pembangunan hanya berhasil merealisasikan Rp712 juta dari total anggaran Rp2,3 miliar.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mencatatkan realisasi Rp9 miliar dari Rp31 miliar. Bagian Hukum baru merealisasikan Rp1,2 miliar dari Rp4,9 miliar, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merealisasikan Rp38 miliar dari total Rp205 miliar.
Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tercatat merealisasikan Rp23 miliar dari anggaran Rp139 miliar.
Baca Juga : Jokowi Jengkel, Rp123 Triliun Dana Pemda Diendapkan di Bank
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Zulkifly Nanda, memberikan penjelasan terkait realisasi anggaran ini. Menurutnya, APBD Perubahan serta penyesuaian prioritas program berdampak pada penurunan beberapa OPD dalam realisasi belanja, meskipun pada triwulan sebelumnya menunjukkan performa baik.
“Bagian pendapatan berubah, kemudian belanja juga berubah. Ini sudah update terbarunya yang kita tarik dari sistem sehingga ada beberapa OPD yang sebenarnya triwulan I dan II bagus, tiba-tiba berada di bagian bawah. Itu karena masuknya APBD perubahan yang memuat program prioritas. Misalnya, PTSP dan DLH,” ujar Zulkifly.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Arwin Azis, mengatakan bahwa dirinya hadir di triwulan ketiga ini untuk memastikan percepatan penyerapan anggaran di OPD-OPD yang belum maksimal. Hal ini penting agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.
Baca Juga : DPRD Luwu Timur Gelar Paripurna Penyerahan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022
“Triwulan ketiga ini saya hadir untuk mendorong percepatan bagi program dan kegiatan yang sampai sekarang belum terserap anggarannya,” katanya.
Namun, Arwin juga mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian harus tetap diutamakan dalam proses penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran bukan sekadar menghabiskan dana, tetapi memastikan potensi masalah di masa depan dapat diminimalisir.
“Saya mendorong teman-teman semua di perangkat daerah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, jadi anggaran tidak hanya diserap begitu saja, namun dipastikan semua anggaran yang terserap itu sudah dimitigasi potensi yang akan timbul di kemudian hari,” tambahnya.
Baca Juga : DPRD Lutim Hadiri Bimtek Penguatan Kapasitas DPRD dalam penyusunan APBD di Makassar
Kata dia, penting bagi setiap OPD untuk menjalankan kegiatan mereka dengan aman dan terhindar dari masalah hukum atau administrasi di kemudian hari. Arwin menekankan pentingnya mitigasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
“Ini perlu ditekankan agar teman-teman dapat menjalankan kegiatannya itu dengan aman tidak terjadi masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arwin menyebut bahwa kendala yang dihadapi oleh OPD-OPD terkait realisasi anggaran dapat diselesaikan secara internal tanpa perlu intervensi eksternal. Dia optimistis bahwa setiap OPD mampu mengatasi hambatan yang ada.
Baca Juga : VIDEO: JRM Ancam Tak Bahas APBD Bila Kadis Diwakili
“Semua tadi juga perangkat daerah sudah menyebut terkait kendala-kendala, tapi semua bisa mereka selesaikan secara internal,” ungkapnya.
Dengan demikian, Arwin berharap setiap OPD tetap menjalankan programnya dengan baik, memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing OPD. Hal ini penting untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana.
“Tidak perlu mengintervensi dan mereka semua menyanggupi untuk tetap menjalankan program kegiatannya dengan potensi yang ada di internal masing-masing,” kata Arwin.
Secara keseluruhan, rata-rata serapan anggaran di Kota Makassar berada di kisaran 40 hingga 50 persen. Meski begitu, Arwin memastikan bahwa semua proyek fisik dari perangkat daerah berjalan dengan baik dan aman dari segi teknis.
“Proyek fisik semua aman dari perangkat daerah, dan terkait kendalanya saya tanyakan, mereka semua masih bisa menyelesaikannya terkait program kegiatan yang mereka jalankan,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar