SULSELSATU.com – DPR RI menerima audiensi dengan Asosiasi Penyedia Motor Listrik di ruang Komisi VII DPR, Rabu (9/10/2024).
Anggota DPR RI memberikan masukan agar ada perubahan diksi subsidi menjadi insentif.
Mereka juga menyoroti pentingnya mekanisme pencairan yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan.
Baca Juga : Komisi VI DPR RI Kunker Reses di Sulsel: Kapal Area Steril Pedagang Asongan
Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah terkait potensi kendaraan listrik yang merupakan hasil produksi tidak resmi atau “cloning,” yang diproduksi di tempat-tempat seperti ruko, dengan tujuan untuk menarik keuntungan dari subsidi pemerintah.
Diketahui, subsidi yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik mencapai Rp 7 juta per unit.
DPR RI menekankan pentingnya memastikan agar insentif ini tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran yang dapat merugikan negara.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar