Profil Supratman, Dari Pegawai Kontrak Hingga Ketua DPRD Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Legislator 3 periode dari Partai NasDem Supratman resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Makassar periode 2024-2029.
Supratman, dikenal sebagai sosok yang bangkit dari latar belakang sederhana. Ia tak pernah malu mengakui bahwa dirinya lahir dari keluarga menengah ke bawah.
Bagi Supratman, keberhasilan bukan ditentukan oleh asal-usul, melainkan dari usaha untuk bangkit dan membuktikan diri.
Sebelum menjadi Ketua DPRD, Supratman memulai kariernya sebagai pegawai kontrak di kantor Kecamatan Manggala.
Dari tahun 2010 hingga 2013, ia bekerja sebagai pegawai honor, sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan kerja keras. Berkat dedikasinya, ia berhasil meraih posisi tertinggi di parlemen Makassar.
“Saya tidak pernah malu, tidak ciut lahir dari keluarga kategori menengah ke bawah. Itu bukan kesalahan orang tua saya, kesalahannya adalah ketika saya tidak bisa bangkit. Maka hari ini saya buktikan,” ungkap Supra kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).
Semangatnya untuk membuktikan bahwa latar belakang bukan penghalang kesuksesan menjadi prinsip yang ia pegang erat hingga saat ini.
“Saya dulu hanya pegawai kontrak yang kerja di kantor camat,” kenangnya, menunjukkan betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh.
Bagi Supratman, salah satu kunci keberhasilan adalah aktif dalam kegiatan sosial. Ia meyakini bahwa kerja sosial akan selalu mendapatkan balasan, baik dari Tuhan maupun dari rakyat.
“Perbanyak kerja sosial pasti akan dibalas Tuhan dan rakyat,” ujar Supratman.
Prinsip ini ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD.
Mengkoordinir 49 anggota DPRD bukanlah tugas yang mudah, namun Supratman yakin bahwa komunikasi adalah kunci utama.
“Pasti kita akan lakukan kolektif kolegial. Paling tidak, jalan paling parah yang kita tempuh adalah voting, tapi semoga tidak perlu. Kita akan terus membangun komunikasi karena politik itu adalah komunikasi,” jelasnya.
Pendekatan ini diterapkannya bukan hanya dengan sesama anggota DPRD, tetapi juga dengan eksekutif kota.
Meski masing-masing partai memiliki pilihan berbeda dalam pilkada, Supratman berhasil menjaga harmoni di dalam DPRD.
“Buktinya, dengan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kami mampu berjalan baik walaupun kami beda pilihan dari empat paslon wali kota dan gubernur, namun tetap terbangun komunikasi yang baik,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan kemampuan Supratman dalam merangkul perbedaan dan membangun sinergi demi kepentingan bersama.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News