Tiga ASN di Makassar Diduga Langgar Netralitas, Kasus Naik ke Tahap Penyidikan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengumumkan bahwa kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh tiga oknum ASN, yakni seorang Lurah, Sekretaris Lurah (Seklur), dan Kepala Seksi Trantib (Kasitrantib) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, resmi naik ke tahap penyidikan.
Kasus ini mendapat perhatian serius karena melibatkan ASN yang diharapkan bersikap netral dalam proses Pemilihan.
Keputusan untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan diambil dalam rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Makassar Rachmat Sukarno, mengatakan kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan sebagai bagian dari proses tindak pidana Pemilihan.
“Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan yang melibatkan oknum ASN di lingkungan Pemkot Makassar,” ujar Rachmat Sukarno, Kamis (31/10/2024).
Menurutnya, dugaan pelanggaran ini berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui Panwaslu Kecamatan Tallo dan kemudian diteruskan ke Bawaslu Kota Makassar.
Sentra Gakkumdu menilai tindakan ketiga oknum ASN ini diduga melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang melarang pejabat negara, ASN, serta Kepala Desa atau Lurah untuk bersikap tidak netral dalam Pemilihan.
Pelanggaran ini diancam pidana penjara antara satu hingga enam bulan, dan/atau denda antara Rp600.000 hingga Rp6.000.000.
Langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus mempertegas komitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilihan. Penegakan hukum yang ketat diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Makassar.
Bawaslu juga mendorong masyarakat untuk tetap aktif melaporkan segala dugaan pelanggaran yang mencederai integritas Pemilihan.
“Partisipasi publik sangat penting untuk menjaga agar Pemilihan berjalan dengan bersih dan berintegritas,” tambah Rachmat.
Dengan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan Pemilihan di Makassar dapat terlaksana dengan lebih baik, serta bebas dari segala bentuk pelanggaran netralitas pejabat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News