Menjawab Pertanyaan Panelis Tentang Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Syafruddin Nurdin: Kami Siapkan Program Satu Desa Satu Hotspot
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Syamsuddin Karlos – Syafruddin Nurdin, nomor urut 4, menunjukkan jawaban yang substantif dalam debat publik kedua yang diselenggarakan oleh KPU Jeneponto di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Minggu malam (10/11/2024).
Debat kedua ini mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal”.
Dalam debat tersebut, salah satu panelis menanyakan kepada pasangan nomor 4 mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Jeneponto jika terpilih nanti.
Menanggapi pertanyaan tersebut, calon Wakil Bupati Jeneponto, Syafruddin Nurdin, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Jeneponto, memberikan jawaban yang terperinci dan relevan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Jika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Pertama, kami akan fokus pada pengembangan infrastruktur digital, dengan salah satu program andalan kami, yaitu Satu Desa Satu Hotspot,” ujar Syafruddin Nurdin.
Program Satu Desa Satu Hotspot ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat di pelosok desa dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik sesuai dengan SPBE.
Syafruddin Nurdin juga menekankan pentingnya integrasi data, yang ia sebut sebagai bagian dari “Revolusi Data,” suatu langkah yang ia inisiasi saat menjabat sebagai Sekda Jeneponto. Program ini berhasil mengeluarkan Kabupaten Jeneponto dari status daerah tertinggal di Sulawesi Selatan.
“Saat saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah, kami menginisiasi program Revolusi Data, dengan konsep ‘Satu Data Satu Jeneponto’. Alhamdulillah, program ini membantu Jeneponto keluar dari status daerah tertinggal pada tahun 2019,” jelas Syafruddin.
Selain itu, Syafruddin juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus memahami dan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan publik.
“Literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi, sehingga mereka bisa mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah. Sosialisasi terkait digitalisasi akan menjadi bagian dari program kami jika terpilih,” tambahnya.
Syafruddin juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Ia berharap agar ke depan, semua informasi dan upaya pelayanan publik bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan.
“Kami juga berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik. Masyarakat harus bisa dengan mudah mengakses segala informasi dan layanan yang mereka butuhkan melalui teknologi,” tandasnya.
Reporter: Dedi Jentak
Cek berita dan artikel yang lain di Google News