SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi besar di Sulsel, dengan total kerugian negara mencapai Rp84 miliar.
Dalam ekspose kasus yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan ini ada sejumlah barang bukti seperti uang maupun kendaraan yang diduga hasil kejahatan korupsi ikut ditampilkan bersama puluhan tersangkanya.
Adapun pengungkapan kasus ini merupakan implementasi delapan program prioritas yang tergabung dalam Asta Cita selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga : Tiga Bos Skincare di Makassar Ditetapkan Tersangka, Siapa Saja?
“Melalui Ditkrimsus telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan kita berhasil mengungkap, di mana penanganan tersebut ada 3 LP (laporan polisi),” kata Yudhiawan kepada awak media dalam pres rilis di halaman Mapolda Sulsel, Selasa (12/11/2024).
Yudhiawan mengatakan, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sulsel menggarap berbagai kasus yang melibatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan sektor perbankan di wilayah Sulsel.
Beberapa kasus yang ditangani meliputi pembangunan Jalan Ruas Sabbang-Tallang di Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km pada 2020, serta pembangunan Pasar Labukkang di Kota Parepare pada 2019.
Baca Juga : Terima Satgas Pamwal VIP Pilgub 2024, Andalan Hati: Terima Kasih Kapolda Sulsel
Modus yang teridentifikasi dalam kasus-kasus ini melibatkan penggunaan perusahaan fiktif, ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak, serta perubahan spesifikasi pekerjaan tanpa prosedur yang benar.
“Ini modus operandinya, yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan, PPK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak kemudian juga, mengubah spesifikasi di lapangan terus kemudian otomatis tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,” sebutnya.
Dikatakan Yudhiawan, Ditreskrimsus juga berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi pada sektor perbankan di tiga bank BUMN. Kasus-kasus perbankan ini diduga melibatkan dokumen fiktif dan analisa kredit yang tidak sesuai prosedur.
Baca Juga : Danny Pomanto Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 209 Bintara Polri
“Ini motif operandinya melakukan analisa kredit modal kerja yang tidak sesuai mekanisme memberikan kredit diluar tujuan penggunaannya, jadi intinya mereka ini ada niat jahat dulu supaya nanti uang keluar dengan pemberian kredit dengan berbagai cara supaya uang itu segera keluar, otomatis ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.
Lebih jauh, korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang juga terungkap, seperti pada kasus pungutan PPh 21 kepada PNS penerima jasa pelayanan klaim BPJS di RSUD Jeneponto (2017-2018), serta pengadaan barang dalam penanganan COVID-19 di Dinas Sosial Kota Makassar pada 2020.
Dalam kedua kasus ini, dijelaskan dana yang seharusnya disetorkan ke kas negara diduga disalahgunakan dan disimpan di rekening pribadi oknum terkait.
Baca Juga : CEO PT Vale Aktif dalam Penanganan Bencana Banjir Luwu, Polda Sulsel Beri Penghargaan
Sehingga dari hasil penyidikan, Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menyelesaikan lima laporan tahap pertama, tujuh laporan sedang dalam tahap persiapan pengiriman berkas, serta 16 laporan lainnya dalam proses perhitungan kerugian negara.
Hingga kini, total ada 21 tersangka yang telah ditetapkan, di antaranya AA, JP, MS, OA, EJ, dan DM, dengan keterlibatan 453 saksi serta 12 ahli dalam proses penyidikan.
“Barang bukti yang berhasil disita oleh Polda Sulsel mencakup 350 dokumen resmi, 14 kendaraan roda empat, 10 truk, 8 unit forklift, serta uang tunai sebesar Rp2,295 miliar,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Danny Pomanto Terima Penghargaan dari Mapolda Sulsel di Hari Bhayangkara
Selain melakukan penindakan hukum terhadap tersangka, upaya penyelamatan kerugian negara juga disebut dilakukan di mana sejauh ini telah mencapai Rp8,703 miliar, sementara total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 84,887 miliar.
“Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.
Hukuman yang diancamkan berkisar antara 1 hingga 20 tahun penjara, atau bahkan seumur hidup, serta denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Yudhiawan menegaskan bahwa Polda Sulsel akan terus berkomitmen dalam memberantas korupsi di wilayah Sulawesi Selatan.
“Kami sangat menghargai dukungan media dan masyarakat. Bersama, kita bisa memerangi korupsi untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar