Tingkatkan Kompetensi, Demokrat Sulsel Instruksikan Legislator Wajib Punya Desa Binaan

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Demi memperkuat kompetensi dan kedekatan anggota legislatifnya dengan masyarakat, Partai Demokrat Sulawesi Selatan menggelar orientasi khusus bagi 77 anggota fraksi DPRD se-Sulsel di Hotel Claro, Kamis hingga Sabtu (14-16 November).

Acara ini menghadirkan 7 anggota DPRD Provinsi Sulsel, 70 anggota DPRD dari 24 kabupaten/kota, serta beberapa anggota DPR RI seperti Dina Lorenza, Santika, dan Lucy.

Kegiatan ini turut diramaikan kehadiran tokoh politik berpengaruh, seperti calon Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham dan calon Wakil Bupati Luwu Muhammad Dhevy Bijak.

Andi Alfian Mallarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, juga hadir untuk memberikan dukungan langsung bagi kader-kader partai yang tengah menjalani pelatihan ini.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengatakan agenda penting ini untuk menetapkan standar tinggi anggota DPRD di Sulsel.

“Karenanya saya minta dewan kehormatan untuk mencatat betul, siapa yang tidak hadir hari ini dengan alasan apapun. Saya butuh laporan lengkap dan saya minta kalau alasannya tidak jelas, kita SP (surat peringatan) satu,” kata Ulla dalam sambutannya.

Ulla ingin anggota DPRD Demokrat di Sulsel bisa tertib sejak awal. Menurutnya, jika ada legislator yang susah diatur, maka sulit mencapai cita-cita partai.

Menurut Ulla, agenda ini juga untuk menyegarkan ingatan kader, bahwa Partai Demokrat memiliki visi, misi dan ideologi. Terkadang banyak anggota DPRD yang mengabaikan semua itu.

Karenanya dalam forum orientasi ini akan ada sesi khusus soal itu. Ada materi sejarah partai dan kebijakan-kebijakan pokok DPP ke depan.

“Mengapa akhirnya kelihatan kami di DPD sangat keras, karena kita sedang bersiap menjemput kemenangan di tahun 2029. Basisnya adalah apa yang ada sekarang,” ujarnya.

“Kalau yang ada sekarang ini tidak bisa diatur, tidak tertib dan tidak ngerti bagaimana berpartai, ya agak repot kita mau bicara ke depan, bisa mencapai yang lebih baik, lebih besar, lebih kuat, itu enggak mungkin,” sambungnya.

Eks Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menekankan, ada tiga poin yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Demokrat. Pertama adalah ketua fraksi harus secara reguler melaporkan kehadiran legislator dalam rapat-rapat di parlemen.

Kedua, anggota DPRD dalam reses harus melibatkan struktur partai. Misalnya dalam reses tiga sampai empat titik, maka minimal satu titik harus melibatkan Ketua PAC di Dapilnya masing-masing. Dan itu harus dilaporkan ke DPD.

Ketiga, anggota DPRD harus punya desa binaan, minimal satu. Sehingga punya base suara yang jelas untuk ke depan.

“Itu yang membuat kita selama ini agak susah, karena semua jadinya pertarungan bebas karena kita enggak punya base yang riil di dapil kita masing-masing,” sebutnya.

“Nah 3 hal itu akan kita evaluasi secara reguler per tiga bulan per enam bulan, apakah dilaksanakan di Bawah atau tidak. Saya mohon maaf, saya pasti tidak tega untuk membuat Anda dipecat. Tapi kalau anda melawan instruksi ini, saya pasti pecat. Saya tidak mau main,” demikian Ulla.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News