SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,70 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp66 miliar atau 1,1 persen dibandingkan APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp5,77 triliun lebih.
Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Makassar, Irwan Adnan, menyampaikan rancangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Senin (18/11/2024).
Irwan menegaskan bahwa rancangan ini disusun dengan prinsip kehati-hatian dan menitikberatkan pada skala prioritas.
Baca Juga : DPRD Makassar Siap Bahas APBD 2025, Target Selesai Tepat Waktu
“Penyusunan APBD 2025 dilakukan dengan memastikan setiap program yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Kami berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah meskipun terjadi penurunan anggaran,” ujar Irwan.
Irwan merinci, Pendapatan Daerah pada APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp5,4 triliun lebih, naik Rp200 miliar dibandingkan target tahun 2024 sebesar Rp5,2 triliun lebih.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Baca Juga : Penyusunan APBD Makassar 2025 Diminta Segera Rampung
Dari PAD, targetnya mencapai Rp2,4 triliun lebih, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp2,1 triliun lebih, naik signifikan sebesar Rp267 miliar atau 14,2 persen dibandingkan tahun 2024.
Namun, tidak semua komponen PAD menunjukkan peningkatan. Retribusi daerah justru turun drastis menjadi Rp118 miliar lebih, atau menurun 54 persen dari target tahun sebelumnya sebesar Rp257 miliar lebih.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga turun hingga 42,1 persen menjadi Rp51 miliar lebih dibandingkan Rp88 miliar lebih di tahun sebelumnya.
“Kami terus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab penurunan target pada beberapa komponen PAD. Penurunan ini bukan berarti kinerja menurun, tetapi lebih kepada penyesuaian terhadap potensi riil yang ada di lapangan,” jelas Irwan.
Selain itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,9 triliun lebih, meningkat 7,77 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp2,6 triliun lebih.
Peningkatan ini didorong oleh transfer dari pemerintah pusat yang naik menjadi Rp2,4 triliun lebih, sementara transfer antar daerah turun menjadi Rp458 miliar lebih dari sebelumnya Rp516 miliar lebih.
Di sisi lain, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp5,70 triliun lebih, menurun Rp66 miliar atau 1,1 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dilakukan melalui efisiensi anggaran tanpa mengabaikan prioritas pembangunan daerah.
Defisit anggaran sebesar Rp300 miliar akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto yang juga direncanakan sebesar Rp300 miliar.
“Kami memastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun program prioritas. Justru dengan penyesuaian ini, kami dapat lebih fokus pada pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Irwan.
Irwan juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2025 tetap mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2021-2026.
“Kami percaya, melalui kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Kota dan DPRD, berbagai tantangan dalam rancangan anggaran ini dapat diatasi untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar