Kelompok Cipayung Kritik Dugaan Pelanggaran Netralitas di Pilkada Gowa

SULSELSATU.com, GOWA – Kelompok Cipayung, yang terdiri dari HMI, GMNI, PMKRI, dan PMII, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan pelanggaran netralitas dalam Pilkada Kabupaten Gowa 2024.

Dalam konferensi pers di Sungguminasa, Selasa (19/11/2024), mereka menyoroti penggunaan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon.

“Kami sangat menyesalkan adanya penggunaan fasilitas negara, termasuk panggung Hari Jadi Gowa yang didanai APBD, untuk kepentingan politik. Ini jelas mencederai prinsip demokrasi,” tegas Nawir Kalling, Ketua HMI Gowa Raya yang menjadi perwakilan Kelompok Cipayung.

Kelompok Cipayung mendesak sejumlah pihak untuk segera bertindak. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Dzulfikar Ahmadi Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, yang diduga terlibat mendukung salah satu pasangan calon.

Selain itu, Mendagri Tito Karnavian diminta menegur Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan atas dugaan kampanye terselubung yang menggunakan fasilitas negara. Mereka juga menyoroti indikasi keberpihakan aparat kepolisian.

“Kapolri harus memeriksa dugaan ketidaknetralan di Polres Gowa. KPU dan Bawaslu Gowa juga harus menjaga integritas dalam mengawal Pilkada ini,” ujar Nawir.

Untuk mendorong pengawasan publik, Cipayung telah membuka posko pengaduan. Mereka mengajak masyarakat melaporkan setiap dugaan pelanggaran netralitas, baik oleh ASN, TNI, maupun Polri.

“Jika ada indikasi pelanggaran, masyarakat bisa langsung melapor. Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut,” tegas Nawir.

Selain itu, Cipayung juga menyoroti kunjungan Menteri Yandri Susanto ke Gowa yang diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Mereka mendesak adanya evaluasi terhadap kunjungan tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal jalannya Pilkada di Gowa agar berlangsung demokratis dan adil,” pungkas Nawir.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News