SULSELSATU.com, TAKALAR – Tim pemenangan Pasangan Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2, Kabupaten Takalar, Syamsari Kitta-H Nojeng, menyiapkan hadiah khusus bagi siapa saja yang mampu menangkap basah atau mendokementasikan dalam bentuk video atau foto, berupa oknum ASN, Aparat TNI/Polri, Kepala desa dan aparat desa yang menjadi tim sukses, ikut mengerahkan masa, mengikuti kampanye, atau membagikan sesuatu baik barang atau pun uang untuk memenangkan Paslon tertentu.
Bagi yang memiliki dokumentasi serta data akurat akan diberikan hadiah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2 juta.
Sayembara ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada yang damai dan netral. Bagi yang mampu menangkap basah atau mendokumentasikan baik video atau foto silakan menghubungi sekretariat atau pengurus partai Gelora, PBB atau Perindo, selanjutnya akan dihubungkan dengan Tim Pemenengan Nomor Urut 2.
Baca Juga : Ipar Mantan Bupati Siap Menangkan SK-Nojeng di Pilkada Takalar
Diketahui bahwa saat ini telah banyak laporan dugaan keterlibatan ASN, aparat desa, Kepala desa dan aparat lainnya untuk memenangkan paslon tertentu.
“Masyarakat dan tim pemenangan kami telah melaporkan dugaan keterlibat oknum ASN, pejabat, Oknum Kades dan aparat desa serta aparat lainnya yang terlibat mendukung paslon lain di pilkada Takalar kepada Bawaslu Takalar. Untuk mengantisipasi semakin massifnya keterlibatan oknum-oknum tersebut maka kami mengajak masyarakat terlibat langsung mengawasi dengan menyediahkan hadiah dalam bentuk uang sebesar 2 juta rupiah” terang Idris Leo, ketua tim pemenangan Paslon Syamsari Kitta H Nojeng.
Selain menyiapkan hadiah untuk masyarakat, Tim pemenangan Paslon nomor urut 2 ini terus mendesak Bawaslu untuk menindaki aparat yang tidak netral tersebut dengan menggunakan UU Pilkada.
Baca Juga : Program Pemekaran Kecamatan dan Desa Berjalan Sukses, Syamsari Kitta Dinilai Layak Kembali Pimpinan Takalar
Disamping itu, guna memaksimalkan penjagaan dari pergerakan oknum-oknum aparat yang tidak netral, kami juga menyiapkan Tim Khusus Pemantau Kenetralan (T-KPK). (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar