Tim Danny-Azhar Ungkap Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pemilih di Pilgub Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad (DiA), mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan pemalsuan jutaan tanda tangan pemilih dalam Pilgub Sulsel yang berlangsung pada 27 November 2024.

Juru Bicara DiA, Asri Tadda, mengungkapkan pada Senin (9/12/2024) pagi bahwa timnya menemukan tanda tangan yang diduga dipalsukan pada daftar hadir pemilih di hampir seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Sulsel.

“Dari hasil identifikasi tim kami, ditemukan pola tanda tangan serupa di banyak TPS. Ada yang mencapai ratusan tanda tangan identik dalam satu TPS. Total dari 14.548 TPS di Sulsel, indikasinya ada jutaan tanda tangan bodong,” ungkap Asri dalam keterangannya.

Asri menegaskan, pemalsuan tanda tangan merupakan pelanggaran serius yang merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi. Temuan ini, menurutnya, tidak hanya merugikan pasangan DiA, tetapi juga mencederai suara rakyat Sulsel.

“Tanda tangan palsu itu berarti suara palsu. Di Makassar saja, estimasi kami ada ratusan ribu suara yang dimanipulasi. Ini adalah kejahatan pilkada yang harus diusut tuntas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menduga bahwa pelaku pemalsuan adalah oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa TPS. Pemalsuan dokumen kepemiluan, seperti daftar hadir pemilih, merupakan pelanggaran pidana yang dapat diancam hukuman penjara hingga delapan tahun.

Menanggapi temuan ini, tim hukum pasangan DiA segera mengambil langkah hukum. Beberapa oknum KPPS yang diduga terlibat dalam pemalsuan tanda tangan akan dilaporkan ke pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Sebagai langkah awal, kami akan melaporkan sejumlah KPPS yang terindikasi terlibat. Ini baru awal dari proses panjang untuk mengungkap kebenaran. Semua pihak yang terlibat akan kami proses hingga tuntas,” tegas Asri.

Melalui laporan ini, pasangan Danny-Azhar berharap dapat menyelamatkan demokrasi Sulawesi Selatan dari praktik-praktik curang. Mereka juga menyerukan agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas demi memastikan Pilgub Sulsel berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan.

“Kami tidak hanya memperjuangkan hasil Pilkada, tetapi juga menegakkan prinsip demokrasi yang bersih. Manipulasi suara rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi budaya,” tutup Asri.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News