SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengisyaratkan kembalinya Ujian Nasional (UN) dalam sistem pendidikan Indonesia. UN direncanakan kembali digelar mulai tahun ajaran 2025/2026 dengan format baru yang masih dalam tahap perancangan.
“Konsep Ujian Nasional sudah siap, tetapi untuk tahun 2025 belum dilaksanakan. Insya Allah, di tahun ajaran 2025/2026, skema dan bentuknya akan diumumkan pada waktunya,” ungkap Abdul Mu’ti dikutip, Kamis (2/1/2025).
Mu’ti mengungkapkan bahwa kembalinya UN bertujuan untuk meningkatkan pemetaan mutu pendidikan nasional. Namun, ia menegaskan bahwa format dan teknis pelaksanaan UN akan berbeda dari sebelumnya.
Baca Juga : Pemerintah Ubah Sistem Penerimaan Siswa, SPMB 2025 Diharapkan Lebih Adil
“UN nanti akan dirancang untuk lebih menilai kemampuan individu siswa, tidak hanya berbasis sampling seperti sistem yang digunakan sekarang. Data ini juga akan mendukung proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi,” jelasnya.
Menurut Mu’ti, UN penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas siswa di berbagai daerah. Selain itu, hasil UN dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan dan memfasilitasi proses seleksi masuk perguruan tinggi.
“Selama ini data kemampuan siswa yang kita gunakan berbasis sampling. Dengan UN yang bersifat individual, informasi kualitas siswa akan lebih akurat,” tambahnya.
Baca Juga : Pelajar SMU Jeneponto Pawai Sepeda Motor dan Ugal-ugalan di Jalan
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan dukungan atas rencana pemerintah untuk mengembalikan UN sebagai salah satu mekanisme kelulusan siswa.
Sebelumnya, kebijakan UN dihentikan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada tahun 2021. Saat itu, Nadiem menghapus UN melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 dengan alasan bahwa materi UN terlalu padat dan hanya berfokus pada penghafalan, sehingga menggantinya dengan asesmen nasional.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempersiapkan pelatihan untuk guru agar mereka mampu beradaptasi dengan skema baru UN. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan UN dapat berjalan lancar dan efektif.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar