SULSELSATU.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin keamanan produksi beras nasional di tahun 2025. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada awal tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, menjelaskan bahwa meskipun dampak El Nino sempat menekan produksi pada awal 2024, pemerintah berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program strategis.
“Intervensi melalui pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah) berhasil menambah produksi beras hingga 1,5 juta ton pada Agustus hingga Desember 2024,” ujar Arief, Rabu (8/1/2025).
Baca Juga : Amran Sulaiman Terpilih Aklamasi Pimpin KKSS, Janji Jaga Nilai Budaya Bugis
Memasuki awal 2025, tren peningkatan produksi beras terus berlanjut. Data BPS mencatat lonjakan produksi sebesar 37,25% di Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan tahun lalu.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahkan menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton, lebih tinggi dari capaian 30 juta ton pada 2024.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah mengucurkan dana Rp12 triliun guna membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi pertanian di berbagai daerah. Selain meningkatkan produktivitas, langkah ini diharapkan mampu mempercepat distribusi air ke lahan pertanian.
Baca Juga : Kementan Siapkan Wajo dan Sidrap untuk Pusat Peternakan Sapi Perah
Di samping itu, pemerintah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sepanjang 2025. Melalui Kepmentan Nomor 644 Tahun 2024, sebanyak 9,55 juta ton pupuk bersubsidi dengan anggaran Rp46,8 triliun telah dialokasikan.
“Kami telah menyederhanakan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, petani bisa langsung menebus pupuk tanpa birokrasi yang berbelit,” terang Arief.
Selain menjaga produksi, pemerintah juga memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2 juta ton.
Baca Juga : Waris Halid Tekankan Pentingnya Pengawasan di Daerah untuk Sukseskan Program Swasembada Pangan
Arief menegaskan bahwa dengan stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat, pemerintah memutuskan untuk menghentikan impor beras pada 2025.
“Keputusan ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram,” ungkap Arief.
Kementan juga meminta Perum Bulog memperkuat penyerapan gabah dari petani. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani dan menjamin ketersediaan beras nasional.
Baca Juga : Nasaruddin Umar dan Amran Sulaiman, 2 Menteri Asal Sulsel Masuk Daftar Berkinerja Terbaik Versi Indikator
“Kami optimis, dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, petani, dan semua pemangku kepentingan, produksi beras tahun ini dapat memenuhi kebutuhan nasional tanpa kekurangan,” pungkas Arief.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar