FH UMI Gelar Milad ke-53, Menkum Supratman Dukung Akreditasi Internasional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Fakultas Hukum (FH) Universitas Muslim Indonesia (UMI) merayakan Milad ke-53 dengan menghadirkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, sebagai tamu kehormatan. Acara yang berlangsung di Auditorium Al Jibra FH UMI pada Sabtu malam (12/1/2025) itu berlangsung meriah dan penuh semangat.
Supratman, yang merupakan alumni FH UMI angkatan 1988, turut didampingi oleh anggota DPR RI, Andi Taufan Pawe, alumni angkatan 1983. Tema yang diusung dalam peringatan tahun ini adalah “53 Tahun Ukhuwah Islamiah Menuju Fakultas Hukum Berkelas Dunia” yang bertujuan memperkuat langkah FH UMI menuju akreditasi internasional.
Rektor UMI, Prof Hambali, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para alumni, terutama Menkum Supratman dan Taufan Pawe. Ia menegaskan bahwa UMI terus mendorong FH untuk meraih akreditasi internasional dengan meningkatkan kualitas program studi dan sarana pendukung.
“Kami terus berupaya agar FH UMI bisa mendapatkan akreditasi internasional dengan berbagai pengembangan, baik di bidang kurikulum, program, maupun sarana prasarana,” ujar Prof Hambali.
Dekan FH UMI, Prof Dr Muhammad Rinaldy Bima, menambahkan bahwa dukungan alumni sangat penting dalam mengembangkan fakultas. Ia mengundang semua alumni untuk berkontribusi dengan memberikan masukan demi kemajuan FH UMI.
Menkum Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Ia juga mengajak alumni untuk turut mendukung langkah besar FH UMI menuju akreditasi internasional.
“Sebagai alumni, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung almamater mencapai akreditasi internasional. Ini adalah bentuk sumbangsih kami sebagai lulusan,” kata Supratman.
Lebih lanjut, Supratman juga berbagi tentang transformasi yang sedang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk penerapan rekrutmen pegawai yang bersih dari praktik transaksional serta digitalisasi layanan hukum.
“Kami di Kemenkum telah memulai transformasi digital agar pada tahun 2026 seluruh layanan hukum bisa diakses secara online oleh masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk kontribusi konkret kepada almamater, Supratman mengusulkan kerja sama antara Kemenkum dan FH UMI dalam penyusunan naskah akademik serta rancangan undang-undang.
“Kami akan meminta Direktorat Peraturan Perundang-undangan untuk bekerja sama dengan FH UMI dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang. Semoga ini bisa mendukung akreditasi internasional FH UMI,” tambahnya.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel Basmal dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News