SULSELSATU.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohammad Toha, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG) tidak tepat.
Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan dana besar untuk menjalankan program tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk melibatkan zakat sebagai sumber pendanaan.
“Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama enam bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024. Kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat? Ini seperti mimpi di siang bolong,” kata Toha dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga : Zakat, Infak, dan Sedekah Diusulkan Jadi Solusi Peningkatan Gizi Siswa di Indonesia
Toha menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk mensukseskan MBG menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan.
Ia yakin skema pendanaan yang telah dirancang cukup untuk mendukung kelancaran program tersebut tanpa perlu memunculkan polemik baru di masyarakat.
Dia juga mengingatkan bahwa penggunaan zakat untuk MBG berpotensi memunculkan kesalahpahaman, terutama karena sasaran program ini mencakup seluruh pelajar dari berbagai latar belakang agama dan sosial ekonomi.
Baca Juga : Pakar Kebijakan Publik Ingatkan Pentingnya Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis
“Apa kita tega mengkategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin? Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar non-muslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,” ujarnya.
Usulan penggunaan zakat untuk MBG sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program ini.
Sultan berpendapat bahwa dana zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk memastikan keberlanjutan program MBG di tengah keterbatasan anggaran negara.
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, 190 Dapur Siap Beroperasi di Berbagai Daerah
“Saya melihat begini, memang negara di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu bahwa anggaran kita tentu tidak semuanya bisa dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan.
Namun, kritik dari berbagai pihak, termasuk Mohammad Toha, menegaskan pentingnya menjaga fungsi utama zakat sesuai prinsip syariat Islam dan memastikan kebijakan tidak menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar