SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulsel dalam rapat evaluasi serapan anggaran triwulan IV yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (16/1/2025).
Sorotan utama adalah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang dinilai signifikan.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Mahmud, mengungkapkan bahwa hampir semua pos anggaran di Dinas Nakertrans memiliki SILPA.
Baca Juga : Anggaran DBH Rp1,9 Triliun Siap Dibayarkan, DPRD Sulsel Harap Tidak Dialihkan Lagi
“Pembagian anggaran dari pos-posnya hampir mirip, semua ada sisa anggaran atau SILPA 2024,” ujar politisi NasDem tersebut.
Mahmud menyampaikan sejumlah poin evaluasi kepada Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, Jayadi Nas, yang hadir dalam rapat tersebut. Pertama, ia mempertanyakan status SILPA tersebut, apakah merupakan anggaran yang belum terbayarkan atau sisa dari kegiatan yang belum terlaksana.
“Apakah semua visi sudah tercapai dan tinggal dibayarkan, atau akan dilanjutkan di anggaran tahun berikutnya?” tanya Mahmud.
Baca Juga : Kunjungi DPRD Sulsel, Kakanwil Kemenkumham Bahas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kedua, ia meminta klarifikasi terkait potensi hutang yang dimiliki Dinas Nakertrans. Menurutnya, hal ini perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan tidak ada kendala administrasi yang menghambat program kerja.
Mahmud juga menyoroti minimnya pendapatan yang dihasilkan Dinas Nakertrans dibandingkan dengan anggaran yang diterima. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan untuk meningkatkan inovasi dalam mendorong pendapatan daerah.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan alokasi anggaran, yang dinilai lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur sipil negara (ASN) dibandingkan program pembangunan.
Baca Juga : Bapemperda DPRD Sulsel Bahas Kualitas Perda Bersama Pj Gubernur Zudan
“Ke depan, diharapkan alokasi anggaran bisa lebih efektif dan terarah, seperti untuk rehabilitasi tempat pelatihan kerja dan pengembangan program peningkatan pendapatan,” jelas Mahmud.
Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, Jayadi Nas, memaparkan bahwa realisasi anggaran hingga triwulan IV tahun 2024 telah mencapai 99,70 persen dari total APBD Perubahan 2024 sebesar Rp36 miliar.
“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat serapan anggaran selama tahun 2024,” ujar Jayadi dengan bangga.
Baca Juga : Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Lakukan Rotasi Anggota Alat Kelengkapan Dewan
Ia juga menjelaskan bahwa serapan anggaran tersebut mencakup sembilan program prioritas yang telah terlaksana. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas anggaran, terutama dalam mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti asrama dan tempat pelatihan kerja.
DPRD Sulsel berharap Dinas Nakertrans dapat meningkatkan efektivitas penganggaran di tahun mendatang. Mahmud menekankan pentingnya perubahan pola alokasi anggaran untuk mencegah persoalan klasik seperti minimnya pendapatan dan ketimpangan belanja.
“Jika tidak ada perubahan, ini akan menjadi persoalan yang berulang. Harus ada langkah nyata untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” tutup Mahmud.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar