Rudianto Lallo Desak Polri dan BNN Tingkatkan Upaya Pemberantasan Narkoba di Indonesia
SULSELSATU.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih serius dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Rudianto dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala BNN Marthinus Hukom, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa narkoba adalah musuh negara.
“Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa narkoba adalah musuh negara. Oleh karena itu, kita harus bisa menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang. Ini adalah tantangan besar bagi Kepala BNN,” ujar Rudianto.
Rudianto menegaskan bahwa Polri dan BNN memiliki mandat untuk mengatasi peredaran narkoba, namun kenyataannya, penyalahgunaan narkoba justru semakin meluas.
“Polri dan BNN memiliki tanggung jawab besar dalam pemberantasan narkoba, namun mengapa peredaran narkoba justru semakin marak?” ungkap Rudianto.
Rudianto yang berasal dari Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) itu juga mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam kerja kedua institusi tersebut dalam mengatasi masalah narkoba, terutama di jalur laut.
“Jika pengawasan di jalur laut lemah, apa langkah konkret yang akan diambil untuk menutup akses tersebut? Apakah ada kerjasama dengan instansi lain seperti Bakamla atau polisi laut?” tanyanya.
Rudianto juga menekankan pentingnya fokus pada pemberantasan sindikat besar narkoba dan bukan hanya menyasar pengguna. Penyalahgunaan narkoba, menurutnya, bisa merusak generasi muda Indonesia, sehingga Polri dan BNN harus lebih serius dalam memerangi masalah ini.
Selain itu, Rudianto juga mengangkat isu tentang mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba. Ia menilai transparansi dalam proses tersebut sangat penting untuk mencegah munculnya dugaan pelanggaran oleh oknum penegak hukum.
“Seringkali muncul persepsi buruk di masyarakat terkait barang bukti yang disita. Apakah barang bukti tersebut benar-benar dimusnahkan atau disalahgunakan?” tandas Rudianto. (*/Ded)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News