SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan pemetaan terhadap 18 ribu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi-koperasi tersebut benar-benar berbasis anggota dan bukan sekadar kedok bagi individu tertentu untuk menjalankan praktik pinjaman dengan bunga tinggi.
“Kami akan mapping apakah KSP ini benar-benar berbasis anggota atau hanya koperasi yang dibentuk oleh satu atau dua orang saja. Kalau ternyata hanya berkedok koperasi, pengawasannya harus lebih ketat, termasuk kebijakan bunganya yang mungkin terlalu tinggi,” ujar Budi, Minggu (16/2/2025).
Baca Juga : Bukan Prabowo Subianto, Projo Sulsel Sebut Dukungan di Pilpres Ikut Arahan DPP
Ia menegaskan bahwa koperasi yang terbukti tidak sesuai dengan prinsip koperasi dan merugikan masyarakat akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan penutupan.
“Kita akan tegakkan hukum. Kalau ada yang menggunakan koperasi untuk menipu masyarakat, akan kami tutup,” tegasnya.
Budi juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tujuh KSP yang tengah dalam pengawasan ketat karena dianggap bermasalah. Beberapa di antaranya adalah Indosurya, Jasa Berkah Wahana Sentosa, Sejahtera Bersama, Pracico Inti Utama, Pracico Inti Sejahtera, Timur Pratama Indonesia, dan Lima Garuda.
Baca Juga : Dianggarkan Rp123 Triliun, Dana PEN Sektor UMKM Baru Terserap 45 Persen
Namun, ia menekankan bahwa KSP Intidana, yang sebelumnya masuk dalam daftar koperasi bermasalah, kini telah menunjukkan perbaikan signifikan dan tidak lagi masuk kategori tersebut.
“Hari ini kami telah menerima laporan dari Satgas Revitalisasi dan Restrukturisasi Koperasi-Koperasi Bermasalah yang menyatakan bahwa KSP Intidana bukan lagi koperasi bermasalah. Mereka sudah mampu menyelesaikan masalahnya,” jelas Budi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar