SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pertambangan emas di Luwu yang dinilai berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia bahkan mempertimbangkan untuk mengirim surat resmi kepada Presiden guna meminta evaluasi ulang atas izin tambang tersebut, termasuk siapa pengelolanya dan metode yang akan digunakan.
“Jika metode yang digunakan adalah tambang terbuka (open pit), dampaknya bisa membentuk kubangan besar seperti tambang Freeport di Timika. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Gubernur, Selasa (15/4/2025).
Baca Juga : Soroti Dampak Smelter PT Huadi, Abdul Rahman Desak Tanggung Jawab Penuh dari Perusahaan
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sulsel dari daerah pemilihan Luwu Raya, Hj. Asni, menyatakan penolakan terhadap proyek tambang yang tidak melibatkan masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak merugikan warga sekitar, terutama dari segi lingkungan dan keadilan sosial.
“Saya berasal dari wilayah terdampak langsung. Kami dengan tegas menolak jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses dan hasil tambang ini,” kata Asni, Rabu (16/4/2025).
Ia menyoroti proyek tambang emas yang akan dijalankan PT Masmindo Dwi Area bersama Freeport-McMoRan. Menurutnya, proyek semacam itu harus dikaji ulang karena berisiko terhadap ekosistem hutan, sumber air, serta keseimbangan sosial-ekonomi di wilayah Luwu.
Baca Juga : Komisi C DPRD Sulsel Tahan Anggaran Penyertaan Modal ke PT Sulsel Andalan Energi, Ini Alasannya
Lebih lanjut, Asni meminta agar pemerintah memastikan keterlibatan masyarakat adat dan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan tambang, sesuai amanat revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan koperasi dan UKM agar tidak terjadi konflik antara warga dengan korporasi besar.
“Tambang ini seharusnya menjadi peluang peningkatan ekonomi, bukan sumber ketimpangan baru. Kami mendukung penuh langkah Gubernur untuk mengevaluasi secara menyeluruh, bahkan bila perlu moratorium,” tegas politisi PAN tersebut.
Ia juga mendesak agar pemerintah pusat benar-benar menjalankan instruksi Presiden terkait prioritas bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek nasional, termasuk pertambangan.
Baca Juga : Lahan Pemprov di CPI Belum Diserahkan, Dewan Ancam Cabut Izin PT Yasmin
“Kami di DPRD akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Apalagi kalau sampai lingkungan rusak dan warga yang menanggung akibatnya,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar