SULSELSATU.com, MAKASSAR — Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang mendorong evaluasi menyeluruh atas proyek tambang emas skala besar di Kabupaten Luwu.
Proyek yang akan dikelola oleh PT Masmindo Dwi Area bersama Freeport-McMoRan itu menuai polemik karena dinilai berisiko terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, mengatakan bahwa langkah Gubernur sangat tepat dan patut diapresiasi.
Baca Juga : Soroti Dampak Smelter PT Huadi, Abdul Rahman Desak Tanggung Jawab Penuh dari Perusahaan
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi dan investasi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
“Kami dari Fraksi NasDem mendukung penuh langkah Pak Gubernur. Evaluasi terhadap proyek tambang emas di Luwu sangat penting, apalagi metode yang digunakan adalah open pit atau tambang terbuka yang berpotensi merusak lingkungan secara masif,” ujar Muhammad Sadar, Kamis (17/4/2025).
Ia menambahkan bahwa selama ini banyak contoh di Indonesia, termasuk tambang Freeport di Papua, yang justru menyisakan luka ekologis dan ketimpangan sosial. Sadar berharap agar pemerintah pusat tidak gegabah dalam memberi izin tanpa mendengarkan suara daerah.
Baca Juga : Komisi C DPRD Sulsel Tahan Anggaran Penyertaan Modal ke PT Sulsel Andalan Energi, Ini Alasannya
“Jangan sampai kita mengulangi kesalahan masa lalu, di mana perusahaan luar masuk, mengeksploitasi sumber daya, lalu pergi meninggalkan kerusakan dan kemiskinan bagi penduduk lokal. Kita sepakat dengan Pak Gubernur bahwa pengusaha lokal seharusnya diberi ruang lebih besar untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Fraksi NasDem berharap pemerintah pusat memperhatikan kekhawatiran daerah serta tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek tambang ini. Sadar menegaskan bahwa fraksinya siap mengawal proses ini hingga ke tingkat pusat.
“Kami tidak anti investasi, tapi harus proporsional dan berkeadilan. Jika tambang ini dilanjutkan, maka harus ada jaminan bahwa masyarakat lokal benar-benar menjadi penerima manfaat utama, bukan korban,” tutup Sadar.
Baca Juga : Lahan Pemprov di CPI Belum Diserahkan, Dewan Ancam Cabut Izin PT Yasmin
Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rencananya untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto guna meminta evaluasi ulang terhadap izin tambang di Luwu. Ia menyebut proyek tersebut berpotensi menciptakan dampak lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah.
“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai Luwu menjadi Timika kedua,” ujar Andi Sudirman, Senin (14/4/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden sendiri telah menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam oleh pelaku usaha lokal, bukan oleh perusahaan dari Jakarta apalagi asing.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar