SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal bersama dengan tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kemenkum Sulsel dan KPKNL Makassar baru-baru ini melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar lahan milk Kanwil Kemenkum Sulsel yang terletak dijalan Manurukki terkait status lahan yang selama ini mereka gunakan untuk berjualan dan aktivitas lainnya.
“Kami perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa lahan yang mereka gunakan selama ini merupakan aset negara yang pengelolaannya harus sesuai aturan,” ujar Andi Basmal.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil bersama Tim menerangkan bahwa seharusnya ada Dana sewa yang dibayarkan masyarakat yang masuk ke Kas Negara sebagaimana mestinya.
Baca Juga : Kemenkumham Sulsel Ikut Kick Off Penyusunan Renstra 2025–2029 dan Peta Proses Bisnis
“Kami menemukan bahwa harus ada uang sewa yang dibayarkan masyarakat terhadap penggunaan lahan Kanwil Kemenkum Sulsel yang disetorkan ke Kas Negara,” tambahnya.
Untuk itu, Kanwil Kemenkum Sulsel akan mengambil langkah tegas agar pemanfaatan aset negara dapat dilakukan secara benar dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Tentunya Kami ingin menertibkan proses sewa sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara,” jelasnya.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulsel akan menerapkan sistem sewa resmi yang transparan dan akuntabel. Masyarakat yang ingin menyewa lahan milik Kementerian Hukum dapat mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pemanfaatan aset negara memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Semua proses akan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku,” pungkas Andi Basmal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar